Analisis Faktor-Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penerbitan Obligasi Negara

Abstract

Kestabilan sektor keuangan sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi karena ketidakstabilan keuangan dapat berdampak negatif pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Penciptaan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya merupakan tujuan utama setiap pemerintahan yang sedang berkuasa termasuk Pemerintah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya harus merupakan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan sumber pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan utama untuk menggerakkan roda perekonomian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana kontributor utama APBN melalui perpajakan. Jika pembiayaan melalui APBN mengalami defisit atau pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan, maka pemerintah akan menutup defisit tersebut dengan utang. Utang ini dapat bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau menerbitkan Surat Utang Negera (SUN). SUN terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara. SPN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Obligasi negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Penerbitan obligasi negara dan utang lainnya merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Dengan kata lain bahwa kebijakan utang adalah kebijakan yang secara sadar memang didesain perlu ada dalam rangka mencapai tujuan pengelelolaan ekonomi. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, tentunya kebijakan dan pengelolaan utang harus sinkron dengan kebijakan dan pengelolaan fiskal secara keseluruhan. Keputusan penerbitan obligasi negara untuk menutup defisit APBN merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan SUN. Selain itu dalam menerbitkan obligasi negara juga perlu dikelola dengan baik hal-hal teknis lainnya seperti jumlah nominal, jumlah seri, waktu penerbitan, struktur jatuh tempo, tingkat kupon, jenis suku bunga, dan sebagainya untuk meminimalkan cost of fund dan mengurangi resiko gagal bayar (default). Oleh karena itu pemerintah perlu mencermati dan menganalisa terhadap berbagai variabel ekonomi makro khususnya yang berkaitan dengan pasar keuangan sebelum memutuskan untuk menerbitkan obligasi negara. Variabel-variabel ekonomi makro tersebut diantaranya: pendapatan negara, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), jumlah uang beredar, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi makroekonomi Indonesia periode 2001-2010, menganalisis dan mengukur pengaruh variabel makroekonomi: pendapatan negara, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), jumlah uang beredar, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerbitan obligasi negara dan untuk merumuskan implikasi kebijakan atas pengaruh variabel makroekonomi terhadap penerbitan obligasi negara. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sarana belajar praktis dalam mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh, serta dapat memperkaya wawasan berpikir dan menganalisa permasalahan. Selain itu bagi pemerintah dan DPR, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan obligasi negara. Penelitian ini juga nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai obligasi negara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series kuartalan periode 2001-2010. Sumber data diperoleh dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia, Kementerian Keuangan RI, dan DPR RI. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square/OLS). Model empiris yang digunakan adalah obligasi negara sebagai variabel dependen dan pendapatan negara, suku bunga SBI, jumlah uang beredar, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen. Data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan kondisi makroekonomi Indonesia selama periode 2001-2010 secara umum cukup baik dan relatif stabil. Hal ini tercermin dari perkembangan beberapa variabel makroekonomi yang masih terkendali. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas pada model penelitian menunjukkan angka signifikan pada tingkat α = 5%, dimana masingmasing variabel bebas: pendapatan negara (PN), jumlah uang beredar (M1), suku bunga SBI (SBI), tingkat inflasi (IN), dan nilai tukar rupiah (ER) memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu obligasi negara (GB). Hasil estimasi model memberikan nilai F-stat yang signifikan dan adj, R-squared yang tinggi menjelaskan bahwa model yang digunakan cukup baik. Kemampuan model untuk menjelaskan variasi pada variabel-variabel terikat adalah sebesar 89,5% dan sisanya sebesar 10,5% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian seperti stabilitas politik dan keamanan. Selanjutnya nilai konstanta (C) adalah 285.519,2 yang memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik. Arti dari nilai konstanta tersebut ialah bahwa jika nilai variabel bebas adalah 0 maka penerbitan obligasi negara sebesar 285.519,2 miliar rupiah, ceteris paribus. Koefisien variabel pendapatan negara (PN) bernilai negatif dan signifikan sebesar 0,0706 yang dapat diartikan bahwa kenaikan pendapatan negara sebesar satu miliar rupiah akan menurunkan penerbitan obligasi negara sebesar 0,0706 miliar rupiah, ceteris paribus. Koefisien variabel jumlah uang beredar (M1) bernilai negatif dan signifikan sebesar 0,5266 yang dapat diartikan bahwa kenaikan jumlah uang beredar sebesar satu miliar rupiah akan menurunkan penerbitan obligasi negara sebesar 0,5266 miliar rupiah, ceteris paribus. Koefisien variabel suku bunga SBI (SBI) bernilai negatif dan signifikan sebesar 455,47 yang dapat diartikan bahwa kenaikan suku bunga SBI sebesar 1% akan menurunkan penerbitan obligasi negara sebesar 455,47 miliar rupiah, ceteris paribus. Koefisien variabel inflasi (IN) bernilai positif dan signifikan sebesar 373,23 yang dapat diartikan bahwa kenaikan inflasi sebesar 1% akan meningkatkan penerbitan obligasi negara sebesar 373,23 miliar rupiah, ceteris paribus. Koefisien variabel nilai tukar rupiah (ER) bernilai positif dan signifikan sebesar 1,29 yang dapat diartikan bahwa kenaikan nilai tukar sebesar Rp1/US$ akan meningkatkan penerbitan obligasi negara sebesar 1,29 miliar rupiah, ceteris paribus. Variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap penerbitan obligasi negara sesuai urutannya adalah jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah, inflasi, pendapatan negara, dan suku bunga SBI. Beberapa kebijakan yang dapat dirumuskan untuk meminimalkan berbagai risiko dalam rangka penerbitan dan pengelolaan obligasi negara adalah sebagai berikut: pertama, peningkatan pendapatan negara perlu terus diusahakan diantaranya melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi basis perpajakan dan melakukan renegosiasi kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan mineral, batubara, dan migas. Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran termasuk mengatasi kebocoran dalam penyaluran subsidi serta belanja modal kementerian/lembaga negara. Kedua, meningkatkan koordinasi dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar agar kestabilan moneter dapat terjaga. Dalam hal ini kebijakan yang dapat ditempuh adalah kebijakan suku bunga dan pelaksanaan operasi pasar terbuka. Mekanisme pengendalian jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka dapat dilakukan melalui penjualan SBI, pembelian surat berharga, ataupun intervensi di pasar valuta asing. Ketiga, menunda/mengurangi penambahan utang melalui penerbitan obligasi negara dalam bentuk valuta asing dan ketika nilai tukar rupiah sedang mengalami depresiasi untuk meminimalkan risiko nilai tukar. Keempat, memprioritaskan penerbitan obligasi negara dengan tingkat bunga tetap dan melakukan program debt switch melalui penukaran obligasi negara dengan tingkat suku bunga mengambang dan menggantikannya dengan penerbitan obligasi negara dengan tingkat suku bunga tetap untuk meminimalkan risiko suku bunga.