Evaluasi Implementasi E-Government Di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstract

Evaluasi e-Government dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan penanaman modal. Tugas BKPM yaitu melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BKPM memberikan layanan publik kepada investor domestik dan investor asing. Khusus pelayanan publik kepada investor asing hal ini dapat menjadi gambaran kemudahan berusaha di Indonesia di mata negara lain. Dalam mendukung pelayanan publik di BKPM didukung oleh Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi e-Government (e-Gov) di BKPM. Evaluasi tersebut dibagi ke dalam tiga tahapan analisis yaitu melalui investigasi sumberdaya sistem informasi dengan metode kualitatif deskriptif, analisis tingkat kematangan dengan menggunakan evaluasi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) serta analisis kualitas sistem dan kualitas informasi berdasarkan McLean dan DeLone (2003) dengan menggunakan analisis Importance Performance Analysis (IPA). Berdasarkan hasil investigasi sumber daya sistem informasi yaitu hardware, software, netware, dataware sudah baik, namun SDM perlu ditingkatkan baik dalam kualitas maupun kuantitas untuk mengelola sumber daya sistem informasi yang ada, berdasarkan penilaian PeGi secara keseluruhan e-Gov di BKPM mencapai level kategori baik, namun level tersebut dikategorikan baik terendah dan terancam kurang, dari lima dimensi PeGI, kelemahan pada dimensi perencanaan dan kebijakan, sedangkan dimensi kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dengan kategori baik. Selanjutnya, berdasarkan analisis IPA, kualitas sistem yang kinerjanya rendah dan menjadi prioritas perbaikan bagi BKPM adalah keandalan sistem, kecepatan akses, proses download sistem serta efisiensi dari sistem, sedangkan kinerja yang rendah pada kualitas informasi yaitu pada atribut kekinian, tepat waktu dan dari informasi yang disajikan. Perbaikan menitikberatkan pada perencanaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemetaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang TIK, serta peningkatan kualitas sistem dan kualitas informasi sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan implementasi e-Gov di BKPM.