Strategi Meningkatkan Efektivitas Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Subang)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk (a) menginventarisasi permasalahanpermasalahan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan TOL Trans Jawa di Kabupaten Subang; (b) menstrukturkan permasalahan utama yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Subang; (c) merumuskan strategi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan TOL Trans Jawa di Kabupaten Subang yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan selama 13 bulan (Januari 2013 - Februari 2014). Jenis data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber studi literatur. Si fat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti arti bahwa dalam penelitian ini menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pegadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Subang. Hasil inventarisasi permasalahan-permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trams Jawa di Kabupaten Subang, terdapat 17 (tujuh belas) permasalahan yang harus segera ditangani, yaitu fasilitasi dalam penyediaan lahan, fasilitasi dalam penyelesaian sengketa, kajian amdal yang belum baik, mafia tanah, kebijakan dan regulasi pemerintah terkait dengan pertanchan dan pengadaan tanah kurangnya penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pembangunan jalan TOL, proses pengadaan tanah untuk jalan TOL yang masih buruk, musyawarah rencana pembangunan dan masyarakat menjadi mitra, payung hukum menururnkan aksi spekulan, penetapan dan penghitungan biaya proyek, harga ganti rugi yang terlalu rendah, perencanaan yang belum transparan dan akuntabel, kesiapan pendanaan dan kesiapan kelembagaan, dukungan pemda, pemilik yang melepas tanahnya lebih menderita, belum adanya rekomendasi tipe penanganan jika terjadi masalah pengadaan serta payung hukum untuk penitipan ganti rugi. Dengan menggunakan Teknik Permodelan lntelpretasi Struktur Model (I SM), dari permasalahan-permasalahan distrukturkan menjadi 7 (tujuh) permasalahan utama yang harus diselesaikan nasib terlebih dahulu yaitu proses pengadaan tanah, penyuluhan pada masyarakat, musyawarah rencana pembangunan, kesiapan pendanaan dan kelembagaan, kebijakan dan regulasi pemerintah terkait dengan pertanahan dan pengadaan tanah, nilai ganti rugi serta nasib pemilik yang melapaskan tanahnya. Hasil analisis multi dimensi menggunakan metode MDS (Multi Dimensional Scalling, untuk keberlanjutan pengadaan tanah dibagj menjadi beberapa bagian atau kelompok variable (dimensi) yang meliputi dimensi