Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembiayaan Usaha Pembibitan Ternak Sapi

Abstract

Peran pemerintah dalam menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak di bidang pengembangbiakan sapi antara lain dengan penyediaan Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dengan pola suku bunga bersubsidi. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan populasi sapi dan produksi daging dalam negeri baik jumlah maupun mutunya, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan populasi sapi serta terciptanya lapangan pekerjaan di masyarakat. Skim KUPS yang dikeluarkan pada akhir tahun 2009 diharapkan dapat membantu permasalahan lemahnya akses peternak terhadap kredit permodalan perbankan. Namun dalam implementasinya program tersebut belum dapat berjalan optimal, sampai akhir tahun 2011 realisasi penyaluran dan penyerapan KUPS sangat rendah dibandingkan dengan Perjanjian Kerjasama Pendanaan yang dilakukan oleh bank pelaksana KUPS dengan Kementerian Keuangan. Rendahnya penyaluran dan penyerapan skim kredit KUPS mendorong untuk dilakukan analisa terhadap program ini. Adapun rumusan masalah diformulasikan adalah mengapa penyaluran dan penyerapan skim kredit KUPS rendah, sementara pengajuan cukup banyak? dan model skim kredit yang tepat untuk usaha pembiakan sapi seperti apa? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas penyaluran dan penyerapan dana melalui skim KUPS dan merumuskan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas penyaluran dan penyerapan skim kredit KUPS. Metode yang digunakan adalah metode analisa diskriptif dengan menggunakan analisis gap untuk mengetahui kesenjangan antara target dan realisasi, analisis koresponden untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kebijakan program, analisis kesisteman untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program dan analisis RIA untuk merumuskan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan program. Analisis pelaksanaan kebijakan program dilakukan dengan mengevaluasi kinerja program KUPS, dimana indikator keberhasilan dilihat dari: 1) tercapainya peningkatan jumlah induk sapi dari program KUPS; 2) penumbuhan usaha pembiakan sapi; 3) tersalurnya kredit KUPS. Realisasi penambahan induk dari program KUPS sampai dengan akhir tahun 2011 mencapai 7,9 persen yang tersebar di sepuluh provinsi di Indonesia. Penumbuhan pelaku usaha pembiakan sebanyak 169 yang terdiri dari 148 kelompok, 10 perusahaan dan 11 koperasi atau mencapai 31,3 persen dari target pencapaian. Realisasi penyaluran kumulatif sampai dengan akhir Desember 2011 mencapai 9,16 persen dari target Perjanjian Kerjasama Pendaan (PKP) yang dilakukan oleh perbankan dengan Kementerian Keuangan sebesar 3,9 trilliun rupiah. Rendahnya realisasi ini dilihat dari mekanisme pelaksanaan kredit pada sisi proses dari pelaksanaan kebijakan yang diamati antara lain adalah konsistensi kebijakan dan aspek kelembagaan merupakan permasalahan yang harus diperbaiki agar pelaksanaan kredit program dapat sesuai dengan target yang diharapkan. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program KUPS diperoleh hasil ....dst.