Studi Komparasi: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi terhadap Integritas di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Abstract

Integritas merupakan salah satu core value yang harus dibangun, dipertahankan, dan dikuatkan secara terus menerus dalam melaksanakan tugas di pemerintahan. Dalam menegakkan integritas di instansi pemerintah, pada praktiknya masih banyak ditemui berbagai tantangan di antaranya pelanggaran etika dan moral, korupsi, dan pelanggaran disiplin. Korupsi telah menjadi salah satu risiko besar yang memiliki dampak negatif yang sangat signifikan.

Berbagai upaya dilakukan untuk terus meningkatkan integritas di instansi pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem pengendalian internal terintegrasi untuk diterapkan di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Namun demikian tingkat korupsi di instansi pemerintah masih tinggi. Hal ini ditunjukkan di antaranya tahun 2021-2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari Lembaga Transparency International masih berada pada kelompok highly corupted dan Indeks Integritas Nasional (Rata-rata indeks integritas instansi pemerintah pusat dan daerah) masuk kategori rentan korupsi (<72,9). Kondisi tersebut dapat menjadi indikasi awal bahwa sistem pengendalian internal terintegrasi yang diterapkan di instansi pemerintah masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga belum mampu memberikan dampak terhadap peningkatan integritas dan penurunan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cluster yang terbentuk berdasarkan indeks integritas dan sistem pengendalian internal terintegrasi dan menganalisis komparasi pengaruh perbandingan sistem pengendalian internal terintegrasi (manajemen risiko, audit internal, sistem pengendalian internal, dan pengendalian korupsi) terhadap integritas di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan kinerja BPKP dan situs Jaga.id KPK serta data primer dari wawancara. Metode yang digunakan adalah analisis clustering menggunakan metode k-means serta analisis pengaruh menggunakan regresi data panel dan uji korelasi Spearman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil clustering membagi instansi pemerintah menjadi 3 cluster pada 2022 dan 4 cluster pada 2023, berdasarkan indeks integritas dan sistem pengendalian internal terintegrasi. Sebagian besar cluster yang terbentuk memiliki indeks integritas rendah (kategori rentan), dengan komponen sistem pengendalian internal terintegrasi berada pada level 2 dan 3. Ditemukan juga anomali, di mana beberapa instansi memiliki indeks integritas rendah namun sistem pengendalian internal terintegrasi cenderung baik atau sebaliknya. Temuan lain dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal terintegrasi memengaruhi integritas secara berbeda di seluruh jenjang pemerintahan. Temuan dari dua hasil analisis tersebut mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal terintegrasi tidak secara otomatis menjamin terbangunnya integritas dalam organisasi. Efektivitas penerapan sistem pengendalian internal terintegrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi, dukungan budaya organisasi, serta kepemimpinan yang beretika. Di instansi pemerintah daerah, variabel manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pengendalian korupsi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap integritas. Namun, variabel audit internal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Sebaliknya, di instansi pemerintah pusat, tidak ada satu pun variabel baik variabel audit internal, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pengendalian korupsi, yang menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan integritas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar instansi pemerintah daerah meningkatkan kemampuan dan efektivitas fungsi audit internalnya sehingga audit internal benar-benar dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dan memiliki dampak yang berarti pada penguatan integritas. Sementara itu, instansi pemerintah pusat disarankan untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan dari semua komponen sistem pengendalian internal terintegrasi, tidak hanya menerapkan sistem tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan penilaian, tetapi juga menerapkan sistem secara efektif dan berkualitas untuk mendorong perbaikan substantif dalam tata kelola dan integritas.