Tinjauan Tiga Putusan Pengadilan Pajak Terkait Restitusi Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau putusan Pengadilan Pajak atas sengketa restitusi lebih bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT A, PT B, dan PT C. Sengketa timbul akibat perbedaan pandangan dan interpretasi atas transaksi serta dokumentasi antara laporan Wajib Pajak (WP) dan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengakibatkan permohonan restitusi ditolak atau hanya dikabulkan sebagian. WP kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak untuk memperoleh kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dan komparatif, melalui analisis serta perbandingan terhadap putusan Pengadilan Pajak periode 2024–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT A dan PT B berhasil membuktikan keabsahan transaksi sehingga permohonan restitusi dikabulkan sepenuhnya oleh Pengadilan Pajak. PT C hanya memperoleh pengabulan sebagian karena bukti yang diajukan tidak sepenuhnya mendukung klaim restitusi. Temuan ini menegaskan pentingnya pelaporan yang transparan, kelengkapan dokumentasi, serta pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan untuk menghindari sengketa di masa mendatang.

This study aims to review Tax Court decisions concerning disputes over the restitution of Income Tax Article 25 overpayments involving PT A, PT B, and PT C. The disputes arose from differences in perspectives and interpretations of transactions and documentation between the taxpayers' reports and the audit findings of the Directorate General of Taxes (DGT), which led to the restitution requests being either rejected or only partially granted. The taxpayers subsequently filed appeals to the Tax Court in pursuit of legal certainty. This research adopts a descriptive qualitative and comparative approach by analyzing and comparing official Tax Court decisions from the 2024–2025 period. The findings reveal that PT A and PT B successfully proved the validity of the disputed transactions, resulting in full approval of their restitution claims by the Tax Court. In contrast, PT C’s restitution was only partially granted due to insufficient supporting evidence. These findings underscore the importance of transparent reporting, complete documentation, and a thorough understanding of tax regulations to avoid future disputes.