Analisis Ketimpangan Pendapatan Perdesaan Berbasis Data Desa Presisi: Studi Kasus Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu.

Abstract

Ketimpangan pendapatan merupakan indikator sensitif dalam menilai kualitas pembangunan suatu wilayah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan capaian yang mengesankan, dinamika ketimpangan yang tinggi, terutama di wilayah perdesaan, menandakan adanya distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Ketimpangan tidak hanya berdampak pada keterbatasan akses terhadap kesejahteraan dasar, tetapi juga menjadi indikator kegagalan pembangunan yang inklusif. Dalam konteks tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketimpangan pendapatan antar penduduk perdesaan berbasis Data Desa Presisi (DDP), dengan studi kasus di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dan Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, komparatif, dan eksplanatori, dengan pengeluaran per kapita keluarga sebagai proksi dari pendapatan individu. Analisis ketimpangan dilakukan melalui pengukuran rasio Gini dan indeks Theil, serta visualisasi distribusi dengan box plot. Selanjutnya, digunakan uji Kruskal-Wallis untuk melihat perbedaan distribusi pengeluaran antar kelompok sosial ekonomi, serta regresi kuantil untuk menelusuri determinan pengeluaran per kapita pada berbagai posisi distribusi. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan adanya perbedaan pengeluaran per kapita yang signifikan antar kategori pendidikan kepala keluarga, jenis pekerjaan, kepemilikan BPJS, akses ke lembaga keuangan, dan status penerima bantuan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur sosial ekonomi keluarga berpengaruh terhadap posisi mereka dalam distribusi pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di kedua kecamatan tergolong tinggi berdasarkan klasifikasi World Bank. Rasio Gini mencapai 0,416 di Kecamatan Bambalamotu dan 0,405 di Kecamatan Bojongmangu. Indeks Theil mengungkap bahwa sebagian besar ketimpangan bersumber dari ketimpangan di dalam desa (within), dengan kontribusi lebih dari 87%. Distribusi pengeluaran per kapita menunjukkan kemiringan positif dan variabilitas tinggi, serta perbedaan median antar desa yang menegaskan adanya ketimpangan horizontal. Hasil estimasi regresi kuantil menunjukkan bahwa pendidikan kepala keluarga, jenis pekerjaan, dan kepemilikan BPJS memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Sebaliknya, partisipasi dalam bantuan sosial tidak menunjukkan pengaruh positif yang konsisten, terutama pada kuantil atas, yang mengindikasikan bahwa program bantuan saat ini masih berfungsi sebagai instrumen protektif, belum sepenuhnya transformatif.