Perencanaan Strategik Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstract

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sehubungan dengan itu, tugas pemerintah selaku salah satu unsur penyelenggara negara antara lain adalah melaksanakan pembangunan perekonomian, termasuk di dalamnya adalah sektor pertanian / sub sektor peternakan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data BPS tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin secara kuantitatif masih lebih dari 39 juta jiwa atau 18% dari seluruh penduduk. Dari jumlah tersebut, 63% atau lebih dari 25 juta jiwa di antaranya bertempat tinggal di daerah pedesaan. Karena pedesaan selalu identik dengan pertanian, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin pedesaan tersebut sebagian besar bergantung kepada sektor pertanian. Tim IPB (2008) mengemukakan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan di bidang pertanian adalah rendahnya penguasaan sumberdaya produktif dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Selain kedua faktor tersebut, struktur ekonomi masih memposisikan penduduk miskin hanya sebagai penghasil surplus, tetapi surplus yang dihasilkan itu tidak dinikmati oleh penduduk miskin tersebut. Pengurangan penduduk miskin tidak saja perlu ditinjau dari sudut pandang petani dan keluarganya serta hubungannya dengan lingkungan sosial dan ekonomi, namun juga perlu dicermati hubungan atau keterkaitan antar sektor dan antar wilayah. Perhepi (2004) mengemukakan upaya rekonstruksi dan restrukturisasi pembangunan pertanian yang mencakup: 1) cara berfikir untuk dapat melihat pertanian secara lebih proporsional, 2) sikap dan kepedulian dengan memberikan apresiasi dan menghindari perlakuan tidak adil, 3) birokrasi pemerintahan yang melayani dan memfasilitasi pembangunan pertanian dengan prinsip good govemance, serta 4) kerangka pendekatan dalam memandang sektor pertanian dan pembangunan perdesaan. Dalam hal kerangka pendekatan, petani harus ditempatkan sebagai fokus sekaligus sebagai perhatian utama dalam pembangunan pertanian. Permasalahan pertanian tidak hanya terkait masalah komoditas, tetapi juga berhubungan dengan konteks masyarakatnya, sehingga selain aspek teknis dan ekonomis, dimensi sosial budaya dan politik menjadi hal yang penting dalam pembangunan pertanian, termasuk sub sekor peternakan. Tujuan pembangunan subsektor peternakan nasional adalah: 1) peningkatan kualitas dan kuantitas bibit ternak; 2) pengembangan usaha budidaya untuk meningkatkan populasi, produktivitas dan produksi temak; 3) peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan; 4) peningkatan jaminan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal; dan 5) peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat peternakan. Arah kebijakan pembangunan subsektor peternakan berfokus pada empat sasaran, di mana salah satunya adalah pencapaian swasembada daging sapi. Pengembangan agribisnis petemakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pilihan strategis, bukan saja untuk pencapaian swasembada daging tetapi juga terutama karena subsektor ini merupakan basis ekonomi sebagian besar masyarakat pedesaan, menyerap tenaga kerja, memberikan sumbangan besar terhadap produk domestik regional bruto dan struktur pendapatan asli daerah, menjadi katup pengaman pada saat terjadinya rawan pangan, serta masih berperan penting sebagai simbol status sosial dan budaya (adat) masyarakat setempat. Subsektor peternakan masih merupakan salah satu subsektor terpenting dalam pembangunan perekonomian daerah Nusa Tenggara Timur, yang ditunjukkan oleh besarnya sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di mana pada tahun 2007 mencapai 11,40% terhadap total PDRB atau lebih dari 28% terhadap PDRB sektor / lapangan usaha Pertanian, dan pertumbuhan subsektor peternakan mencapai 2,45% (BPS Provinsi NTT, 2008). Dari segi penyerapan tenaga kerja, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan pekerjaan utama pertanian sebanyak 68,53% dari sejumlah 2.009.643 angkatan kerja atau 45,17% terhadap total penduduk yang berjumlah 4.448.873 jiwa pada tahun 2007, sedangkan rumah tangga peternak sapi potong mencapai 138.058 rumah tangga pada tahun 2003. Hasil monitoring dan evaluasi pembangunan peternakan yang dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang menunjukkan bahwa pada tahun 2007, nilai capaian kinerja peningkatan kualitas bibit sapi potong baru mencapai 56,92% dan kinerja peningkatan ketersediaan bibit unggul sapi potong baru mencapai 56,39%. Dari segi peningkatan populasi sapi potong, sedangkan kinerja peningkatan ketersediaan pakan ternak baru mencapai 19,18%. Sementara itu, presentase bibit ternak sapi potong yang memenuhi standar SNI baru mencapai 62,16% pada tahun 2006, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 55,96% (Wiendiyati, dkk., 2008). Bagi organisasi pemerintah, perencanaan strategis dibutuhkan untuk eksistensi pengembangan organisasi itu sendiri, dalam keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lain dan untuk memenuhi tuntutan formal peraturan perundang-undangan. Kedua alasan tersebut dilandasi oleh kenyataan terbatasnya sumberdaya yang tersedia untuk melakukan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, sehingga perlu dilakukan pilihan-pilihan yang rasional agar pelaksanaan pembangunan tetap berkelanjutan dan memiliki dayasaing /keunggulan tertentu. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang hendak diteliti adalah: 1) Bagaimana keragaan kinerja pembangunan peternakan dan kelembagaan peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2) Faktor-faktor apa yang berpengaruh strategis terhadap pengembangan agribisnis peternakan sapi potong yang selama ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 3) Bagaimana alternatif strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 4) Bagaimana prioritas strategi yang dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pengembangan agribisnis peternakan sapi potong. Penelitian ini bertujuan: 1) Mengkaji keragaan kinerja pembangunan petemakan dan kelembagaan peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2) Mengindentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh strategis terhadap pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 3) Menyusun strategi alternatif pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 4) Merumuskan prioritas strategi terpilih untuk pengembangan agribisnis ternak sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini telah dilakukan di dalam wilayah administratif pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan September hingga Nopember 2009, menggunakan metoda penelitian deskriptif dengan pendekatan observasi dan survai. Survai dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuisioner dan wawancara yang mendalam (in depth interview). Selain itu, dilakukan diskusi kelompok terfokus (focused group discussion, FGD) khusus dengan beberapa narasumber untuk faktor-faktor internal (Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur). Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan contoh tanpa peluang (non probability sampling) dengan sampel yang disengaja (purposive sampling) dan dengan pendekatan expertise judgement. Teknik-teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif termasuk di dalamnya sejarah peternakan sapi potong, kajian kinerja dan kelembagaan pembangunan peternakan pada tingkat provinsi, dan analisis perumusan strategi komprehensif. Kerangka kerja analitis untuk perumusan strategi komperehensif terdiri dari tiga tahap, yakni tahap input (input stage) menggunakan Matriks EFI dan Matriks EFE, tahap pencocokan (matching stage) menggunakan Matriks SWOT dan tahap keputusan (decision stage) menggunakan QSPM, sesuai petunjuk David (2006). Berdasarkan kajian dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kajian kinerja pembangunan peternakan Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan populasi ternak sapi meningkat sebesar rata-rata 2,08% per tahun, dengan pemotongan ternak meningkat rata-rata 8,04% per tahun dan produksi daging sapi meningkat rata-rata 2,69% per tahun. Produksi daging sapi mencapai 12% dari total daging atau menempati urutan ketiga produksi berdasarkan jenis ternak. Walaupun konsumsi protein hewani asal ternak masih dibawah norma gizi yang dianjurkan atau baru mencapai 5,36 gram/kapita/hari dari seharusnya 6 gram/kapita/hari, namun telah terjadi peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam aspek kinerja keuangan, rasio daya absorbsi anggaran menunjukkan hasil yang menggembirakan karena selalu mencapai hampir 100%. Demikian pula dalam hal pendapatan daerah yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terjadi peningkatan setiap tahun dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Kedua, analisis faktor internal menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh strategis terhadap pengembangan agribisnis peternakan sapi potong, adalah: 1) Tersedianya sumberdaya lahan yang relatif luas untuk pengembangan peternakan; 2) Jenis sapi yang dipelihara mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi agroklimat; 3) Pemeliharaan sapi sudah dilakukan secara turun temurun (sosial budaya); 4) Daerah Nusa Tenggara Timur secara historis merupakan wilayah sumber bibit ternak sapi potong; 5) Tampilan fisiologis ternak sapi relatif baik; 6) Adanya kelembagaan / organisasi / kelompok peternak; 7) Banyaknya masyarakat yang berusaha di bidang peternakan; dan 8) Tersedianya program / pedoman kerja. Sedangkan faktor kelemahan mencapai sebelas faktor, yakni 1) Kurangnya ketrampilan dan kemampuan manajerial petugas teknis (disiplin dan etos kerja rendah); 2) Mutu bibit dan produktivitas ternak semakin menurun; 3) Tidak adanya harga khusus untuk ternak bibit (Klasifikasi mutu dan harga bibit); 4) Kualitas / ketrampilan peternak relatif rendah dengan motivasi ekonomi sebagai usaha sambilan; 5) Kurangnya ketersediaan pakan serta sumber air untuk minum ternak dan untuk tanaman pakan; 6) Manajemen / sistem pemeliharaan dan pola beternak dominan non intensif (sistem tradisional); 7) Bimbingan dan pendampingan/pembinaan bisnis dan kewirausahaan belum berjalan baik; 8) Belum adanya pengukuhan dan sistem pengelolaan padang penggembalaan umum; 9) Belum tersedianya data base pembangunan peternakan yang akurat dan up to date; 10) Belum optimalnya penerapan teknologi di bidang peternakan; dan 11) Skala usahatani ternak yang kecil dan tersebar (pemilikan ternak sedikit). Ketiga, analisis faktor eksternal memperoleh faktor-faktor berpengaruh strategis yang meliputi peluang dan ancaman. Peluang terdiri dari: 1) Tingginya permintaan pasar (lokal maupun antar pulau) terhadap ternak sapi dan produknya; 2) Adanya program / kebijakan pemerintah Pusat (P2SDS) dan Pemerintah Provinsi (Memulihkan NTT sebagai Gudang Ternak); 3) Kondisi agroklimat (iklim semi arid) lebih cocok sebagai kawasan peternakan; 4) Tersedianya dana dari berbagai sumber untuk pemberdayaan masyarakat kecil secara langsung serta fasilitas kredit perbankan; 5) Adanya produk hukum RTRW tentang pemisahan daerah pertanian dan peternakan serta adanya denda / sanksi adat; 6) Adanya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik bidang peternakan melalui berbagai LSM, organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya; 7) Tersedianya teknologi bidang peternakan sebagai hasil litbang; serta 8) Adanya dukungan regulasi yang kuat (UU Otonomi Daerah dan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baru). faktor-faktor ancaman mencakup: 1) Belum tuntasnya penanggulangan penyakit hewan menular strategis (penyakit reproduksi); 2) Tingginya pemotongan sapi betina produktif dan tidak ada sanksi jera terhadap pemotongan betina produktif; 3) Masuknya produk peternakan impor dengan harga lebih murah (era perdagangan bebas); 4) Kurangnya keamanan berusaha (pencurian ternak dan status lahan); 5) Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah; dan 6) Adanya invasi gulma dan ancaman kebakaran padang-padang penggembalaan. Keempat, berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor internal dan eksternal tersebut di atas, ternyata bahwa dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan setempat sudah mampu merespons kondisi lingkungan eksternalnya yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata tertimbang (skor terbobot) sebesar 3,2842 atau di atas rata-rata, yang mengindikasikan bahwa peluang eksternal yang ada saat ini telah secara efektif dimanfaatkan dan / atau menghindari (meminimalkan) ancaman eksternal yang ada. Namun di pihak lain, faktor strategis internal belum dapat dioptimalkan kekuatannya dan/atau belum mampu diatasi kelemahannya, yang ditunjukkan oleh nilai total rata-rata tertimbang faktor strategis internal sebesar 2,3956 atau dibawah rata-rata (posisi internal lemah). Kelima, analisis SWOT menghasilkan empat set strategi yang cocok untuk pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di Nusa Tenggara Timur, yakni 1) "Strategi Optimalisasi Perbibitan Peternakan Rakyat di Pedesaan" (tipe S-O), 2) "Strategi Pengembangan Sumberdaya Peternakan" (tipe W-O), 3) "Strategi Peningkatan Kerjasama Kemitraan dan Pengamanan Sumberdaya Peternakan" (tipe S-T) dan 4) "Strategi Perbaikan Manajemen Usaha Peternakan" (tipe W-T). Keenam, berdasarkan jumlah total nilai daya tarik yang diperoleh melalui Matriks QSPM, Strategi Pengembangan Sumberdaya Peternakan memiliki jumlah total nilai daya tarik tertinggi yakni 5,9276, berikutnya adalah Strategi Optimalisasi Perbibitan Peternakan Rakyat di Pedesaan dengan nilai total daya tarik sebesar 5,8200, kemudian Strategi Perbaikan Manajemen Usaha Peternakan di urutan ketiga dengan nilai total daya tarik sebesar 5,8146, dan di urutan terakhir dengan nilai total daya tarik sebesar 5,7421 adalah Strategi Peningkatan Kerjasama Kemitraan dan Pengamanan Sumberdaya Peternakan. Berdasarkan kajian dan analisis terhadap pengembangan agribisnis peternakan sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur, disarankan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengembangan agribisnis peternakan di Nusa Tenggara Timur perlu mendayagunakan segenap potensi yang ada, termasuk antara lain memanfaatkan karakter sosial budaya dan kearifan-kearifan lokal yang ada dan berkembang di masyarakat (social engineering); 2) Sumberdaya manusia peternak maupun aparatur peternakan sebagai subyek dan pelaku utama pembangunan agribisnis peternakan harus senantiasa ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal dengan melibatkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi maupun lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah; 3) Pengembangan agribisnis mengharuskan adanya kerjasama atau membangun jaringan kemitraan antara daerah produsen dengan daerah konsumen terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimatan Timur. Kemitraan tersebut dapat diterapkan dalam sub sistem budidaya, subsistem pengolahan dan pemasaran ternak / produk ternak serta subsistem penunjang (pendanaan). Pelaksanaan kerjasama tersebut dapat melalui wadah badan kerjasama antara daerah atau mitra praja utama, maupun antara swasta dan pemerintah dengan pola-pola yang disepakati bersama. Dalam daerah sendiri, kerjasama antar petani yang telah ada dalam bentuk kelompok tani ternak, perlu dikembangkan lagi menjadi koperasi mandiri; 4) Sesuai kondisi biofisik / agroklimat wilayah dan dalam rangka menjawab isu-isu penanggulangan kemiskinan, ketahanan nasional khususnya ketahanan pangan (swasembada daging), isu daerah perbatasan maupun isu provinsi kepulauan, perlu diberikan perhatian lebih (kebijakan, anggaran, asistensi) kepada daerah Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah sentra produksi sapi potong, melalui upaya percepatan pengembangan agribisnis peternakan sapi potong; 5) Pengembangan peternakan dalam subsistem agribisnis hulu (input/ sarana produksi) merupakan syarat bagi bekerjanya subsistem usahatani dan subsistem hilir, sehingga disarankan agar terlebih dahulu memperkuat pengembangan peternakan pada subsistem tersebut, terutama yang terkait dengan sumberdaya air, bibit dan pakan dan penanggulangan penyakit hewan (obat hewan, vaksin, sera); 5) Dalam aspek kinerja, perlu diteliti seberapa besar kinerja pembangunan peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh sumber, jumlah dana pembangunan dan lembaga pelaksana fungsi peternakan (Dinas atau Bidang) serta bagaimana pengaruh realisasi jumlah dana pembangunan peternakan terhadap kinerja ekonomi daerah (PDRB, penyerapan tenaga kerja, pendapatan peternak.