KONFLIK AKSES PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI GUNUNG BALAK PROVINSI LAMPUNG

Abstract

Konflik akses pemanfaatan sumber daya alam di Gunung Balak telah terjadi sejak tahun 1971, memuncak pada tahun 1999, dan terus berlanjut dengan intensitas yang semakin berkurang menjelang tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mencari akar persoalan konflik akses, mekanisme, dan analisis akses yang digunakan petani, sehingga struktur penguasaan lahan dan tutupan lahan mengalami perubahan. Penelitian dilakukan di kawasan Gunung Balak menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam kepada 10 informan kunci, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis spasial. Hasil penelitian yang pertama adalah konflik akses timbul akibat inkonsistensi kebijakan pemerintah yang memberikan izin membuka kawasan pada tahun 1966, yang berlawanan dengan instruksi pengosongan kawasan pada tahun 1971, karena pembukaan kawasan di Gunung Balak dapat membahayakan ketersediaan sumbersumber air dan upaya melestarikan daerah tangkapan air. Kedua, adanya perbedaan kepentingan, hak akses, dan status kawasan antara masyarakat Gunung Balak vs Pemerintah “kehutanan”. Ketiga, lanskap Gunung Balak berubah karena masyarakat mempunyai kapasitas akses berdasarkan bundle of power dan web of power yang terbentuk melalui “kesamaan” identitas sosial dan penguatan kapasitas oleh pihak eksternal (BTI,1963; Veteran, 1969; LBH, 2016; dan LSM lokal, jurnalis serta pihak berkepentingan, 2016-2017). Keempat, himpunan kuasa yang digalang selama enam dekade mengubah lanskap kawasan Gunung Balak menjadi pertanian lahan kering, permukiman, dan sawah. Kelima, BPDAS Way Sekampung Way Seputih melakukan upaya kolaborasi program RHL dari tahun 2020-2023, dengan sebagian kecil kelompok petani di Gunung Balak seluas 954 ha, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.