Analisis Spasial Dampak Penerimaan APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap Pertumbuhan Inklusif

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering dianggap sebagai indikator kesuksesan pembangunan karena diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui trickle-down effect. Namun, kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu menghasilkan pemerataan pendapatan yang memadai, terutama terlihat di negara-negara berkembang. Pemerataan pendapatan diperlukan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Penggunaan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mencerminkan distribusi pendapatan masyarakat, sehingga perlu diukur dengan indikator yang lebih inklusif seperti penurunan pengangguran dan kemiskinan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dari Bappenas digunakan untuk mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia. Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan variasi nilai IPEI di tiap kabupaten/kota yang cukup beragam. Provinsi Jawa Tengah memiliki APBD kabupaten dan kota yang relatif tinggi serta capaian IPEI 2021 yang memuaskan secara nasional, namun capaian IPEI di tingkat kabupaten/kota masih bervariasi, yang menunjukkan ketidakmerataan pertumbuhan inklusif di wilayah tersebut. Perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah seharusnya bertujuan untuk pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan APBD kabupaten/kota yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan inklusif di setiap wilayahnya. Oleh sebab itu, penelitian mengenai dampak penerimaan APBD kabupaten/kota terhadap pertumbuhan inklusif, khususnya dengan mempertimbangkan unsur spasial, diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam situasi di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu: (1) menganalisis pola sebaran spasial pertumbuhan inklusif kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah; (2) menganalisis dampak penerimaan APBD kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan inklusif di masing-masing kabupaten/kota; dan (3) merumuskan strategi kebijakan untuk meningkatkan nilai IPEI kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metode analisis yang berbeda, yaitu untuk tujuan pertama menggunakan Analisis Indeks Moran, Moran’s Scatterplot, dan Analisis Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA); untuk tujuan kedua menggunakan analisis regresi berganda /Ordinary Least Square (OLS) dan Geographically Weighted Regression (GWR) secara panel; serta untuk tujuan ketiga digunakan metode analisis Multicriteria Policy (MULTIPOL) dengan purposive sampling untuk menentukan responden ahli dalam peningkatan IPEI kabupaten/kota. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa (1) pola sebaran capaian IPEI kabupaten/kota menunjukkan pola berkelompok (clustered) dan terdapat tiga kabupaten/kota dengan pengaruh spasial IPEI kabupaten/kota secara lokal yang signifikan yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo, serta adanya keterkaitan spasial IPEI pada WP Alternatif yang lebih tinggi daripada IPEI kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah; (2) Pengaruh penerimaan APBD terhadap IPEI yang dihasilkan GWPR berbeda pada setiap kabupaten/kota, dan kabupaten/kota yang berada pada WP yang sama cenderung memiliki kemiripan variabel yang berpengaruh positif terhadap IPEI, serta penerimaan DAK pada Kabupaten Banjarnegara dan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Kabupaten Wonosobo mampu berkontribusi positif secara signifikan terhadap IPEI masing-masing kabupaten; (3) kebijakan prioritas yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan nilai IPEI kabupaten/kota yaitu: untuk Skenario Peningkatan Perekonomian (IPEI Pilar 1) yaitu Kebijakan Penurunan Pengangguran, Iklim Investasi, Aksesabilitas-Konektivitas, dan Kapasitas UMKM, Skenario Pemerataan (IPEI Pilar 2) yaitu Kebijakan Aksesabilitas-Konektivitas, Kapasitas UMKM, Kapasitas Pertanian, Kapasitas Perikanan, dan untuk Skenario Kesempatan (IPEI Pilar 3) yaitu Kebijakan Promosi Kesehatan, Basic Life Access, dan Tata Kelola Kemiskinan. Peningkatan IPEI Kabupaten Banjarnegara diprioritaskan melalui Skenario Perekonomian dan Kesempatan, sementara Kabupaten Wonosobo diprioritaskan melalui Skenario Perekonomian dan Pemerataan.