Analisa Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Propinsi Dki Jakarta

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat ini telah dirasakan berkembang sangat pesat di seluruh unit/satuan kerja. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan terobosan- terobosan baru melalui unit kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan kepada si pengguna jasa untuk melakukan transaksi di banyak tempat atau melalui one-stop-place information source (SAMSAT). Cukup di satu tenipat keseluruhan proses dapat dilakukan. Mulai dari permohonan pelayanan, pembayaran retribusi/pajak, proses persyaratan sampai output yang dihasilkan, berada di dalam satu pelayanan tanpa harus berpindah-pindah tempat, lokasi dan ruangan. Konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi tersebut adalah perlunya peningkatan koordinasi dan keterpaduan serta mutu pelayanan yang diberikan oleh unit/satuan kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Tidak hanya mampu melakukan koordinası yang baik, akan tetapi mampu mengelola teknologi informasi yang telah ada atau yang akan dibangun. Tersedianya tenaga SDM bidang teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirasakan sangatlah kurang. Hal ini dapat kita lihat dari hampir seluruh unit kerja menghadapi masalah akan kualitas dan kuantitas SDM bidang teknologi informasi. Keterbatasan SDM bidang teknologi informasi ini mengakibatkan banyak unit/satuan kerja di dalam kegiatan teknologi informasi melakukan outsourcing. Di lain pihak tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirasakan semakin besar. Untuk menjawab tuntutan tersebut unit kerja berlomba membangun dan mengembangkan sistem pelayanan guna memenuhi tuntutan dan harapan tersebut. Semakin banyak unit kerja membangun dan mengembangkan teknologi informasi, maka semakin banyak kegiatan teknologi informasi yang dilakukan dengan outsourcing. Hal ini juga mengakibatkan tingginya biaya/anggara. Belum terciptanya koordinasi dan komitmen bersama untuk memberikan informasi berupa data sebagai input pada system informasi, merupakan hambatan dan kendala di dalam Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tidak dilakukannya koordinasi lintas sektoral demikian pula dengan koordinasi dengan tim pengarah teknologi informasi. Konsekuensinya sering terjadi overlaping/tumpang tindih kegiatan teknologi informasi Dari kondisi yang melatar belakangi tersebut, maka penelitian ini mengambil judul Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan judul ini selain dilatar belakangi oleh masalah tersebut juga karena perlu adanya suatu strategi dan kebijakan yang dapat merubah, sehingga tercipta koordinasi antara unit/satuan kerja baik bersifat sektoral maupun lintas sektoral dan koordinasi dengan tim pengarah bidang teknologi informasi (steering committee dan tim rekomendasi), serta terciptanya komitmen bersama untuk memaksimalkan informasi dan infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta..dst