Kajian Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Pendidikan Dasar Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Abstract

Masalah pendidikan merupakan masalah paling mendasar yang menjadi fokus perhatian penyelenggara pemerintah di hampir semua daerah di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena kualitas pendidikan dinilai masih sangat memprihatinkan bila dibandingkan dengan pendidikan bangsa-bangsa lain, baik secara regional maupun internasional. Salah satu hasil penelitian tentang "Kemampuan Membaca Tingkat Sekolah Dasar (SD)" yang dilaksanakan oleh International Educational Achievement (Hadiyanto, 2004) menunjukkan bahwa peserta didik SD di Indonesia hanya mampu berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta. Oleh karena itu para penyelenggara pemerintahan atas tuntutan masyarakat dan pemerhati pendidikan menghendaki adanya suatu perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di era tanpa batas ke depan sebagai usaha dalam melaksanakan keinginan reformasi dan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka bentuk pengelolaan sekolah yang dianggap sesuai, sehingga masyarakat terlibat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar telah mengadakan perubahan baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada kurun waktu tiga tahun terakhir ini telah dilakukan uji coba penerapan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Dasar (SD) sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Penerapan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada beberapa sekolah yang dijadikan sebagai tempat uji coba selama tiga tahun ini, belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak warga sekolah (kepala sekolah/guru, orangtua siswa dan komite sekolah) yang belum memahami sepenuhnya apa, bagaimana dan tujuan diterapkannya MBS. Kekurang pemahaman tersebut sebagai akibat dari strategi dalam mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada tingkat pendidikan dasar di Provinsi DKI Jakarta yang masih menggunakan pola top-down, belum menggunakan pola buttom-up seperti yang ada pada konsep MBS. Dengan demikian, informasi tentang kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS sampai ke tingkat paling bawah yaitu sekolah menjadi kurang informatif..dst