Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Lombok Barat

Abstract

Reformasi politik yang bergulir sejak Tahun 1998 merupakan upaya untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang baik (Good Governance). Di samping itu, paradigma Clean Government yang juga merupakan tuntutan pelaksanaan pemerintahan saat ini harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan peran pemerintah tersebut, profesionalisme aparatur yang ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah mutlak diperlukan. Selain itu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan landasan penyelenggaraan otonomi daerah memberi pengaruh terhadap pengembangan organisasi pemerintahan. Penerapan sistem otonomi daerah juga memberi konsekuensi pada bertambah banyaknya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, yang tentu saja juga menuntut adanya peningkatan kinerja pemerintah dan kinerja sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional, terampil, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah otonom menempatkan pengembangan SDM aparatur sebagai salah satu dari misinya dan merupakan skala prioritas serta dijadikan faktor kunci keberhasilan pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya yang harus dilakukan oleh Kabupaten Lombok Barat jika ingin tetap eksis dalam era otonomi daerah dan era globalisasi. Oleh karena itu Kabupaten Lombok Barat berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan SDM aparatur yang dimilikinya dan mengelola SDM yang ada. Agar Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dalam perumusannya perlu memperhatikan beberapa faktor PSDM, sehingga dalam penerapannya diperlukan suatu prioritas mengenai faktor mana dalam PSDM yang harus didahulukan, untuk selanjutnya diformulasikan strategi yang tepat dan terarah dalam PSDM. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan PSDM, (2)menentukan strategi prioritas PSDM, dan (3) merekomendasikan strategi PSDM yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas PSDM. Untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini hanya mengenai PSDM aparatur dalam upaya meningkatkan kualitas SDM aparatur pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka otonomi daerah..dst