Pemodelan Pengawasan Terpadu Atas Kebijakan Penyaluran Dan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Dalam Perspektif Audit Internal

Abstract

Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kontribusinya bagi perekonomian suatu negara sangat besar. Sebagaimana dinyatakan oleh United Nations-Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP 2017) dan Asian Development Bank (ADB 2015), dalam tahun 2014 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Asia dan Pasifik mencapai 96% dari perusahaan yang ada, menyerap 62% dari tenaga kerja, serta menyumbangkan 42% dari gross domestic product (GDP). Demikian halnya di Indonesia, potensi UMKM yang besar ini juga terjadi di Indonesia. Di akhir tahun 2013, jumlah UMKM yang beroperasi di Indonesia adalah sebesar 99.9% dari total perusahaan dan dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 2.4% per tahun. Dari sisi GDP, UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp.5 715 trilyun atau 60.3% dari GDP, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 17.4% (ADB 2015). Salah satu bentuk kepedulian pemerintah Indonesia terhadap UMKM adalah pemberian kemudahan akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR). Pelaksanaan program KUR dari sisi jumlah kredit yang disalurkan telah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun mencapai target yang ditetapkan, dalam operasionalnya KUR juga mempunyai beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan, diantaranya adalah tingkat non performing loan tinggi pada beberapa bank pelaksana. Salah satu alternatif pemecahan masalah dalam meningkatkan kinerja program KUR adalah pemberdayaan audit internal. Penelitian ini untuk membangun suatu model pengawasan terpadu antara audit internal, khususnya audit internal pada entitas pemerintah sebagai pelaksana teknis dalam proses penyaluran dan penjaminan KUR. Tujuan dari penelitian ini adalah mereviu keselarasan regulasi dan prosedur yang relevan, mengevaluasi kapabilitas audit internal yang terlibat dalam program KUR, mengevaluasi kinerja dari penyaluran dan penjaminan KUR, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan serta strategi kelembagaan dan bentuk kerjasama audit dalam membangun model pengawasan terpadu. Tahapan penelitian adalah (1) Analisis Kebutuhan, (2) Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan, (3) Analisis Situasional, (4) Pemodelan Sistem, (5) Penyusunan Model Pengawasan Terpadu, (6) Validasi Sistem, dan (7) Pembahasan dan Operasionalisasi Pengawasan Terpadu. Dalam pemodelan sistem menggunakan interpretive structural modelling (ISM) untuk menentukan faktorfaktor penentu keberhasilan dan menggunakan analytical network process (ANP) dalam menentukan strategi kerjasama audit dalam membangun pengawasan terpadu. Hasil analisis situasional menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi keselarasan regulasi secara berkala, masih terdapat proses penyiapan sertifikat penjaminan yang memakan waktu lama, penyaluran KUR pada beberapa bank penyalur NPLnya masih tinggi dan audit internal perlu meningkatkan tingkat kapabilitas serta meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern entitasnya. Menggunakan Interpretive Structural Model (ISM) diperoleh elemen yang berada di sektor independent dan linkage perlu dijadikan prioritas dalam membangun pengawasan terpadu. Berdasarkan variabel prioritas tersebut, pedoman yang diterbitkan organisasi profesi dan hasil studi, melalui focus group discussion dipilih 6 komponen (cluster) dengan 21 elemen (node) untuk digunakan dalam pendekatan menggunakan analytical network process (ANP). Dari hasil pengolahan menggunakan ANP tersebut diperoleh 5 (lima) elemen yang menjadi prioritas untuk mengembangkan pengawasan terpadu atas penyaluran dan penjaminan kredit usaha rakyat, yaitu (1) debitur graduasi, (2) non performing loan (NPL), (3) jumlah penyaluran dan penjaminan KUR, (4) jumlah debitur penerima, dan (5) komitmen pemangku kepentingan atas tujuan bersama. Untuk tiga dari enam komponen (klaster) yang menjadi prioritas adalah (1) target, (2) llternatif strategi, dan (3) kelembagaan. Sedang elemen prioritas dari masingmasing komponen adalah (1) komitmen pemangku kepentingan atas tujuan bersama (kelembagaan), (2) maturitas sistem pengendalian intern/pemerintah (mekanisme kerja), (3) kompetensi auditor (personil), (4) Audit Internal pada Perusahaan Penjamin, Bank Penyalur, dan OJK, (5) debitur graduasi (target), dan coordinated audit (alternatif strategi). Prioritas bentuk kerjasama audit secara berurutan yaitu coordinated audit, joint audit dan parallel audit sangat situasional dan sangat dipengaruhi oleh target audit yang ingin dicapai dan internal audit yang melakukan audit. Setiap audit internal perlu meningkatkan kompetensi auditornya, maturitas sistem pengendalian intern dan kapabilitasnya agar lebih siap dalam melakukan kerjasama audit.