Strategi Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan Public Entrepreneurship

Abstract

Pentingnya orientasi kewirausahaan bukan hanya bagi para manajer di sektor korporasi tetapi juga bagi para manajer atau pejabat birokrasi di sektor pemerintahan. Hal ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Diefenbach (2011) bahwa para peneliti sebelumnya dan praktisi secara berulang telah menyarankan agar sektor publik harus menjadi lebih berorientasi kepada kewirausahaan sebagai cara untuk merespon tantangan, atau perubahan lingkungan strategik, termasuk pemerintahan daerah. Lebih lanjut, Markley dan Macke (2002) menyimpulkan bahwa para entrepreneur di sektor publik dan public entrepreneurship (PE) dalam kebanyakan kegiatan-kegiatan yang sama yang dilakukannya menunjukkan perilaku yang sama seperti halnya bagi para pebisnis dan juga memiliki motivasi yang sama seperti halnya pada organisasi, atau mitra kerjanya yang berorientasi kepada laba, mereka sama-sama dituntut untuk menciptakan nilai. Perbedaannya dengan organisasi yang berorientasi kepada laba adalah para entrepreneur di sektor publik dituntut untuk menciptakan nilai atau manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, mulai dari pengurangan tingkat kemiskinan dan pendidikan untuk setiap warga negara. Oleh karenanya, penelitian ini menguraikan bagaimana penerapan public entrepreneurship (PE) dan implikasinya terhadap kinerja pemda di Indonesia, serta kebijakan strategik prioritas untuk menumbuhkan semangat PE pada birokrasi pemda. Otonomi daerah Indonesia telah berusia lebih dari 15 tahun sejak dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan jumlah daerah otonom saat ini sebanyak 539 pemda, namun kinerjanya masih belum memenuhi harapan masyarakat. Indikasi tersebut, antara lain ditandai dengan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sebagian besar pemerintahan daerah yang belum memperoleh predikat Sangat Tinggi (ST), besarnya Saldo Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan setiap akhir tahun anggaran, masih rendahnya nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), serta pelayanan publik yang belum optimal. Salah satu faktor yang ditengarai menjadi penyebab belum optimalnya kinerja pemda di Indonesia adalah belum dimilikinya jiwa, atau semangat public entrepreneurship (PE) di lingkungan birokrasi pemda secara menyeluruh. Metode analisis yang digunakan pada tahap awal penelitian ini adalah pendekatan Strategic Assumption and Surfacing Test (SAST) melibatkan pakar secara terbatas untuk memetakan (mapping) tingkat kepentingan dan kepastian dari asumsi strategik, meliputi 5 variabel laten (karakteristik pemda, public entrepreneurship, lingkungan strategik, etika birokrasi, dan akuntabilitas birokrasi) yang diasumsikan memengaruhi kinerja pemerintahan daerah sebagai variabel dependen. Dari hasil pemetaan asumsi strategik ini, dilanjutkan dengan pendekatan Structural Equation Modelling (SEM) melalui penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu kepala daerah dan pejabat birokrasi daerah dari 145 pemda sampel penelitian, meliputi 33 pemerintahan provinsi, 62 pemerintahan kabupaten dan 50 pemerintahan kota. Tahapan akhir penelitian digunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang merupakan proses lebih lanjut dari hasil pengolahan jawaban kuesioner para responden dengan pendekatan SEM. Hasil penelitian SAST menunjukkan berdasarkan pada faktor-faktor utama, variabel Public Entrepreneurship (Inovasi, kreativitas manajerial, proaktif, risk taking dan orientasi publik) memiliki tingkat kepentingan dan kepastian yang paling tinggi dibandingkan faktor utama lainnya (karakteristik pemda, lingkungan strategik, etika birokrasi, akuntabilitas dan kinerja Pemda) dan seluruh variabel laten tersebut sangat penting dan layak untuk dikaji lebih lanjut untuk memastikan hubungan kasualitasnya antara variabel tersebut dengan pendekatan SEM. Hasil penelitian dengan pendekatan SEM untuk model kinerja secara menyeluruh gabungan provinsi dan kabupaten/kota (145 Pemda) dengan 493 responden menunjukkan karakteristik pemda tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap etika birokrasi dan kinerja pemda, namun berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas birokrasi. Hal ini sejalan dengan fakta di lapangan bahwa kapasitas fiskal dan jumlah aset yang besar tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja pemda, tetapi harus didukung oleh sumber daya yang kompeten dan didukung oleh sisten akuntabilitas yang memadai. Sementara variabel laten PE (inovasi, kreativitas, proaktif, risk taking dan orientasi publik) untuk model kinerja secara gabungan provinsi dan kabupaten/kota secara langsung berpengaruh signifikan terhadap etika birokrasi, akuntabilitas birokrasi, dan kinerja Pemda, sama halnya dengan model kinerja wilayah provinsi. Hasil ini berbeda dengan hasil olah data SEM untuk model kinerja wilayah kabupaten/kota yang menunjukkan Public Entrepreneurship (PE) tidak berpengaruh terhadap kinerja dikarenakan kondisi di wilayah kabupaten/kota yang belum mendukung terwujudnya PE, antara lain risk taking yang sulit dilakukan karena belum adanya payung hukum diskresi yang dapat dilakukan oleh aparatur birokrasi di daerah, dan kompetensi SDM yang belum mendukung. Adanya kegamanan kepala daerah membuat diskresi untuk melakukan inovasi karena khawatir adanya tuntutan hukum di kemudian hari sehingga akan menghambat penerapan PE di kabupaten/kota. Implikasi manajerial untuk jangka pendek (quick wins) adalah sebelum diskresi diputuskan oleh kepala daerah agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada lembaga penegak hukum di daerah sehingga risiko yang mungkin timbul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk jangka panjang, perlu dibentuk unit kerja daerah yang khusus menangani masalah risiko dan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah dalam proses pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang diambil oleh kepala daerah berbasis pengetahuan (knowledge based policy) dan dapat terhindar dari masalah hukum. Dengan demikian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa hipotesis karakteristik pemda berpengaruh terhadap kinerja pemda tidak terbukti, baik untuk model kinerja secara menyeluruh gabungan provinsi dan kabupaten/kota, maupun wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota. Sementara hipotesis bahwa public entrepreneurship berpengaruh positif terhadap kinerja pemda untuk wilayah provinsi terbukti, tetapi untuk wilayah kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Terakhir hasil AHP menyimpulkan bahwa strategi kebijakan untuk membangun sistem data kinerja yang komprehensif sebagai prioritas utama untuk peningkatan kinerja Pemda.