Analisis Pengelolaan Hutan Lestari Sistim Silvikultur Tpt I Dan Tpt Ii Dengan Mempertimbangkan Manfaat Jasa Lingkungan (Kasus Di Pt.Suka Jaya Makmur Kalimantan Barat)

Abstract

Kebijakan pengelolaan hutan bertujuan untuk mendapatkan produksi hasil hutan yang tinggi, terus meningkat, lestari dan jasa lingkungan yang optimal. Oleh karena itu, setiap bentuk pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung selalu dituntut untuk memberikan hasil tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk (1) menjelaskan perbedaan substansial antara sistim silvikultur TPTI dan TPTII pada IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur; (2) menganalisis secara ekonomi dan non-ekonomi sistim silvikultur TPTI dan TPTII pada IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur melalui tiga kriteria investasi; (3) menganalisis tingkat kelayakan pengusahaan hutan dengan sistim silvikultur TPTI dan TPTII dengan mempertimbangkan beberapa skenario kebijakan ekonomi nasional. Penelitian dilakukan di IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur Kalimantan Barat yang melaksanakan sistim pengelolaan hutan lestari dengan pola TPTI dan TPTII. Metode analisis menggunakan metode Analisis Biaya Manfaat (Cost Benefit Analysis), Analisis Finansial, Analisis Ekonomi, Analisis sensitivitas, dan Uji-T statistik. Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa pola pengelolaan hutan sistim TPTI dan TPTII dinyatakan sangat layak. Hal ini terbukti dengan hasil analisis menunjukkan nilai MIRR berada di atas suku bunga 10%, 12%, dan 14%, dan nilai NPV yang relatif besar dari 0 serta nilai BCR di atas 1. Hasil analisis ekonomi pola pengelolaan hutan sistim TPTI dan TPTII memperoleh hasil yang sangat layak, dengan nilai MIRR diatas suku bunga diskonto yang ditetapkan dalam penelitian, nilai NPV yang relatif besar dari 0 dan nilai BCR di atas 1. Hasil analisis kepekaan terhadap sistim TPTI dan TPTII menunjukkan bahwa perubahan suku bunga (diskon faktor) maupun perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar berpengaruh cukup besar terhadap nilai kelayakan (NPV, MIRR, dan BCR), tetapi tidak mempengaruhi status kelayakannya, bahkan sebaliknya nilai MIRR menjadi semakin layak. Meningkatnya harga jual log atau kayu bulat, akan semakin meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Selanjutnya ditinjau dari kuantitas tebangan, sistim silvikultur TPTII lebih kecil target produksinya dibandingkan dengan penebangan sistim silvikultur TPTI. Hasill uji-t statistik analisis finansial antara sistim silvikultur TPTI dan TPTII menunjukkan tidak berbeda nyata. Sementara itu pada hasil uji-t statistik analisis ekonomi antara sistim silvikultur TPTI dan TPTII, khususnya NPV dan BCR menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Nilai NPV TPTII lebih besar dari TPTI, demikian juga dengan BC rasionya, sedangkan nilai MIRR kedua sistim silvikultur tersebut tidak berbeda nyata. Namun demikian dari hasil tersebut menunjukkan bahwa secara analisis ekonomi dengan mempertimbangkan manfaat jasa lingkungan sistim silvikutur TPTII jauh lebih baik dan menguntungkan dari sistim silvikultur TPTI. Implementasi secara konseptual, keuntungan ekonomi, sosial dan budaya sistim silvikutur TPTII akan memberi peluang lapangan kerja yang lebih banyak dan luas kepada masyarakat setempat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Peluang kerja ini meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan serta kegiatan-kegiatan silvikultur lainnya yang memiliki volume kerja yang jauh lebih besar dan lebih intensif dibanding aktivitas yang sama pada sistim silvikultur TPTI. Berdasarkan hasil kajian didapatkan kesimpulan, yaitu (1) Terdapat perbedaan yang signifikan antara sistim silvikultur TPTI dan TPTII, terutama menyangkut kegiatan pembinaan hutan yang dilakukan lebih intensif pada sistim silvikultur TPTII sehingga biaya yang diperlukan juga lebih besar dibandingkan pada sisem silvikultur TPTI; (2) Biaya dan manfaat IUPHHK pada hutan alam produksi di Indonesia saat ini masih dikelola untuk memproduksi kayu dan belum sepenuhnya memperhatikan produk jasa lingkungan hasil hutan lainnya; (3) Pengelolaan hutan sistim silvikutur TPTI dan TPTII baik untuk analisis finansial dan analisis ekonomi menghasilkan perhitungan yang layak usaha; (4) Pemerintah perlu membuat aturan atau regulasi agar dapat dilaksanakan pemanenan tidak hanya kayu pada areal IUPHHK, serta mengharuskan dibentuk unit manajemen khusus dan berbeda dalam melaksanakan sistim silvikultur TPTII, berikut pembinaan dan pengawasannya; (5) Pola pengusahaan hutan pada areal IUPHHK dengan sistim silvikultur TPTII dianggap layak dan lebih baik untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pengelolaan hutan di Indonesia, karena tidak hanya mempertimbangan manfaat produksi kayu, tetapi juga manfaat jasa lingkungan yang merupakan satu kesatuan dalam ekosistim hutan, serta berbagai pertimbangan lainnya yaitu menghasilkan pertumbuhan riap yang lebih baik, serta dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan sistim silvikultur TPTI.