Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)

Abstract

Swasembada daging sapi merupakan bagian dari prioritas ketahanan pangan nasional yang dinyatakan pada Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, sedangkan untuk periode pembangunan jangka panjang telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011, tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Pedoman Umum Swasembada Daging Sapi Tahun 2010 yang menetapkan sasaran swasembada dengan pemenuhan 90% kebutuhan nasional berasal dari sumber sapi lokal Indonesia. Secara teknis permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian swasembada adalah kesenjangan produksi daging domestik dengan konsumsi, pasar sapi lokal rentan pengaruh pasar global, dan produktivitas sapi lokal yang masih rendah. Kesenjangan ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah impor daging sapi sebesar 11,8 ribu ton pada tahun 2004 bertahap naik menjadi 64,1 ribu ton pada tahun 2009. Selain hal tersebut tantangan lainnya adalah pelaksanaan swasembada yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi, terkait dalam sistem yang saling berinteraksi sebagai komponen sebuah proses, interrelasi dalam menjalankan proses, dan interkoneksi dalam kerangka sistem yang berjalan dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kebijakan kelembagaan integratif dan dapat memfasilitasi hubungan lintas pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan swasembada. Sintesis dalam pengembangan model kebijakan ini diperlukan keahlian multi disiplin, sehingga digunakan pendekatan system thinking dengan basis pengetahuan dari para pakar sebagai thinking respondents. Pengolahan hasil menggunakan metoda analysis network process (ANP), strategic assumption surfacing and testing (SAST), dan interpretative structural modeling (ISM) yang merupakan perangkat soft system methodology (SSM). Dengan menggunakan teknik ANP disimpulkan bahwa keberhasilan swasembada daging sapi nasional memerlukan prasyarat utama, yaitu integrasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam swasembada daging sapi, penataan peran kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan program, serta pengembangan kapasitas dan peningkatan sarana prasarana yang menjadi fokus utama pemerintah. Melalui teknik SAST, ditemukenali asumsi pencapaian swasembada daging sapi nasional memerlukan kebijakan tataniaga yang kondusif, keseimbangan supply -demand, dan koordinasi tingkat kebijakan juga merupakan hal yang penting dan besar pengaruhnya. Penggunaan teknik ISM untuk sembilan elemen sistem, disimpulkan pada tahap perencanaan program swasembada daging sapi nasional, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan memiliki daya dorong paling tinggi, sedangkan pelaku usaha dan masyarakat peternak adalah pemangku kepentingan yang paling terpengaruh. Kondisi yang menjadi prasyarat dicapainya perencanaan swasembada daging sapi secara terintegrasi, yaitu tataniaga yang kondusif bagi penciptaan nilai tambah industri peternakan, kejelasan kebijakan program sektoral peternakan rakyat, dan ketersediaan anggaran bagi penyelenggaraan pembibitan, pemulia-biakan serta pengembangan wilayah peternakan rakyat. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, lembaga yang paling besar peran dan pengaruhnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Penelitian menghasilkan model dengan pendekatan viable system, menekankan pentingnya peran relational capital dalam hubungan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi. Selain hal tersebut juga menyarankan agar kebijakan dan pelaksanaan program swasembada dilaksanakan dengan memperhatikan keberpihakan pada peternakan skala kecil dan menengah, khususnya kegiatan yang diusahakan oleh peternak perorangan maupun koperasi produksi pada tingkat desa difokuskan pada Koridor Bali dan Nusatenggara sebagaimana ditetapkan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 - 2025.