Pengaruh Transfer Fiskal Sektor Kehutanan terhadap Tutupan Lahan dalam Memitigasi Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia

Abstract

Penelitian ini membahas pentingnya pembangunan berkelanjutan dan upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), khususnya dari sektor kehutanan. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia berfokus pada tiga sistem utama: ekologis, ekonomi, dan sosial, dengan tujuan utama mengurangi emisi GRK, yang sebagian besar berasal dari deforestasi dan degradasi lahan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan moratorium penebangan hutan primer dan larangan konversi lahan hutan untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan menekan angka deforestasi. Skema insentif ekonomi seperti REDD+ telah diterapkan untuk mendorong pengurangan emisi karbon. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi transfer fiskal untuk sektor kehutanan, termasuk ketersediaan data, keberlanjutan anggaran, dan koordinasi antar kementerian. Upaya-upaya seperti rehabilitasi dan reboisasi, penerapan kebijakan dan regulasi yang sesuai, serta peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengurangi tingkat deforestasi dan mendukung keberlanjutan sektor kehutanan. Meskipun demikian, terdapat perdebatan mengenai jenis pendanaan yang paling efektif, dengan beberapa pengamat menilai bahwa Dana Alokasi Khusus Kehutanan dapat mendorong peningkatan deforestasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih terintegrasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan berbagai pihak terkait diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi GRK di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengalokasikan beberapa jenis pendanaan berupa transfer fiskal sektor kehutanan untuk meningkatkan tata guna lahan termasuk peningkatan luas tutupan lahan, namun terdapat perdebatan dan tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi luas tutupan lahan di Indonesia dengan menggunakan systematic literature review, menganalisis pengaruh transfer fiskal sektor kehutanan dan faktor lain terhadap luas tutupan lahan di Indonesia dengan menggunakan spatial autoregressive, serta menganalisis korelasi antara luas tutupan lahan dengan emisi gas rumah kaca di Indonesia dengan menggunakan analisis Korelasi Pearson. Perubahan luas tutupan hutan, luas area kawasan lindung, unit konservasi, hingga kualitas lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu transfer fiskal, pertumbuhan ekonomi, serta jumlah populasi atau kepadatan penduduk. Transfer fiskal sektor kehutanan yang berpengaruh secara signifikan terhadap deforestasi di Indonesia adalah DBH Kehutanan dengan nilai koefisien yang positif (0,65). Faktor lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap deforestasi hutan konservasi di Indonesia adalah APBD LH (0,77), jumlah penduduk (-2,21), PDRB sektor pertambangan (0,83), luas lahan perkebunan (0,99), dan pendapatan per kapita (-2,39). Hasil analisis membuktikan bahwa transfer fiskal yang berpengaruh secara signifikan terhadap emisi GRK sektor kehutanan adalah DAK Kehutanan (-0,23) dan DBH Kehutanan (-0,24). Variabel lain yang signifikan berpengaruh terhadap emisi GRK sektor kehutanan adalah luas deforestasi kawasan hutan konservasi (0,39), APBD LH (0,23), luas lahan perkebunan (0,24), dan pendapatan per kapita (-0,27). Hubungan antara deforestasi kawasan hutan konservasi dengan emisi GRK dari sektor kehutanan di Indonesia berhubungan cukup kuat. Koefisien korelasi kedua variabel tersebut bernilai positif (0,46), artinya peningkatan deforestasi berkaitan cukup erat dengan peningkatan emisi GRK. Berdasarakan hasil penelitian, pemerintah disarankan untuk mengintegrasikan regulasi terkait untuk memaksimalkan potensi pendanaan lingkungan dan kehutanan, termasuk dengan meninjau dan mengintegrasikan koordinasi DAK Kehutanan hingga Dana Reboisasi. Pemerintah pusat perlu memperjelas skema transfer fiskal sektor kehutanan dan tidak berfokus pada konsep business as usual. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengintegrasikan regulasi terkait transfer fiskal untuk sektor kehutanan agar sejalan antar aturan pemerintah pusat dan aturan pemerintah daerah. Selain itu, potensi pendanaan lain juga dapat dimanfaatkan melalui skema ecological fiscal transfer dengan memasukkan indikator lingkungan hidup dan kehutanan. Pemerintah juga direkomendasikan untuk mempertimbangkan transfer fiskal sebagai insentif bagi daerah dalam upaya pelestarian hutan, serta membentuk Dana Perlindungan Lingkungan untuk mendukung konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

This study discusses the importance of sustainable development and Indonesia's efforts to reduce greenhouse gas (GHG) emissions, particularly from the forestry sector. Sustainable development in Indonesia focuses on three main systems: ecological, economic, and social, with the primary goal of reducing GHG emissions, which largely stem from deforestation and land degradation. The Indonesian government has implemented a moratorium on logging primary forests and a ban on forest land conversion to support sustainable forest management and reduce deforestation rates. Economic incentive schemes such as REDD+ have been implemented to encourage carbon emission reductions. However, there are challenges in implementing fiscal transfers for the forestry sector, including data availability, budget sustainability, and inter-ministerial coordination. Efforts such as rehabilitation and reforestation, appropriate policy and regulation implementation, and increasing public awareness are necessary to reduce deforestation rates and support the sustainability of the forestry sector. Nevertheless, there is debate regarding the most effective type of funding, with some observers suggesting that the Special Allocation Fund for Forestry could increase deforestation. Therefore, a more integrated approach and better coordination between the government and various stakeholders are needed to achieve sustainable development goals and GHG emission reductions in Indonesia. The Government of Indonesia allocates various fiscal transfers in the forestry sector to improve land use management, including increasing land cover. However, there are challenges in its implementation. This study aims to identify the factors influencing land cover in Indonesia through a systematic literature review, analyze the impact of fiscal transfers and other factors on land cover using spatial autoregressive analysis, and examine the correlation between land cover and greenhouse gas emissions using Pearson correlation analysis. Changes in forest cover, protected area size, conservation units, and environmental quality are influenced by fiscal transfers, economic growth, and population density. The Forestry Revenue Sharing Fund (DBH Kehutanan) significantly affects deforestation with a positive coefficient of 0,65. Other significant factors include the Regional Government Budget for Environment (APBD LH) (0,77), population size (-2,21), GRDP of the mining sector (0,83), plantation area (0,99), and per capita income (-2,39). Fiscal transfers impacting greenhouse gas emissions in the forestry sector include the Forestry Special Allocation Fund (DAK Kehutanan) (-0,23) and the Forestry Revenue Sharing Fund (DBH Kehutanan) (-0,24). Other significant factors are deforestation area of conservation forests (0,39), APBD LH (0,23), plantation area (0.24), and per capita income (-0,27). The correlation between deforestation in conservation forests and greenhouse gas emissions is strong, with a positive coefficient of 0,46, indicating that increased deforestation is closely related to higher greenhouse gas emissions. Based on the study's results, the government is advised to integrate related regulations to maximize the potential of environmental and forestry funding, including reviewing and integrating coordination of DAK Kehutanan and Reforestation Funds. The central government needs to clarify the fiscal transfer schemes for the forestry sector and not focus on the business-as-usual concept. Both central and local governments need to integrate regulations related to fiscal transfers for the forestry sector to align central and local government regulations. Additionally, other funding potentials can be utilized through ecological fiscal transfer schemes by incorporating environmental and forestry indicators. The government is also recommended to consider fiscal transfers as incentives for regions in forest conservation efforts and establish an Environmental Protection Fund to support sustainable environmental conservation.