Analisis Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Abstract

Adanya perubahan lingkungan suatu organisasi mengakibatkan lahirnya tuntutan terhadap perlunya perubahan pada suatu organisasi untuk lebih meningkatkan aktivitas dan efektifitas organisasi. Secara umum setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi akan selalu melibatkan dua hal yang sangat mendasar pada perubahan organisasi, yaitu pembagian kerja ke dalam berbagai tugas yang dibentuk dan koordinasi dari tugas-tugas yang dibentuk tersebut untuk memperlancar seluruh aktivitas. Struktur organisasi juga merupakan faktor penting lainnya bagi pihak manajemen dalam mempengaruhi atau membentuk budaya organisasi seperti perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Selain itu melalui struktur organisasi pihak manajemen menetapkan harapan- harapan organisasi dapat dipenuhi melalui individu-individu dan kelompok- kelompok dalam organisasi. Penataan kembali struktur organisasi Biro Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta dilakukan karena lahimya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999. tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini telah memberikan peluang dan angin segar bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk hidup dan berkembang sesuai dengan karakteristik serta nilai-nilai yang ada dan berkembang di daerah tersebut. Sebelum ditetapkannya Perda Nomor 3 Tahun 2001, unit organisasi yang menangani bidang kepegawaian adalah Biro Kepegawaian pada Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.