Strategi Peningkatan Jumlah Akseptor Iseminasi Buatan Pada Sapi Bali Di Propinsi Bali

Abstract

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah No 22 Tahun 1999 maka pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan otonomi daerah diharapkan pembangunan sektor agribisnis dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan mulia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya petani ternak. Pulau Bali dijadikan sebagai salah satu pusat pemurnian plasma nuftah sapi Bali di Indonesia. Untuk menjaga kemurniannya maka pengembangan pemuliabiakan sapi Bali perlu dijaga dan dilestarikan keasliannya, Kegiatan pelayanan inseminasi buatan pertama kali diperkenalkan di Bali pada tahun 1976. Namun sampai saat ini pelaksanaan IB di Propinsi Bali belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan perkembangan jumlah akseptor peserta inseminasi buatan di Propinsi Bali dalam lima tahun terakhir tiap tahunnya mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan inseminasi buatan di Bali belum mencapai sasaran yang diharapkan. Strategi peningkatan jumlah akseptor inseminasi buatan pada sapi Bali untuk masa depan sangat memberikan harapan yang baik bagi masyarakat setempat maupun daerah itu sendiri. Kebijakan pemerintah pada sub sektor peternakan ditujukan pada peningkatan produktivitas peternakan untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani khususnya daging sapi. Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, sehingga pemerintah masih melakukan impor daging maupun sapi bakalan dari luar negeri yang menyebabkan pengeluaran devisa bagi negara. Agar hal ini tidak terjadi terus menerus maka pemerintah telah berupaya melalui kebijakan peningkatan produksi peternakan agar tahun 2005 Indonesia diharapkan telah mampu berswasembada daging. Untuk mencapai peningkatan jumlah akseptor inseminasi buatan pada sapi dipergunakan manajemen strategic, yang didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Dengan memperhatikan faktor lingkungan internal dan factor lingkungan eksternal, yang kemudian dilakukan analisis terhadap factor lingkungan tersebut. Hasil analisis lingkungan internal untuk faktor kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Peternakan adalah 1) Petugas Inseminator yang terampil dengan skor nilai 0.105, 2) Ketersediaan semen beku dengan skor nilai 0.099, 3) Kebijakan Dinas Peternakan dengan skor nilai 0.088, dan 4) Kualitas semen beku yang sangat baik memperoleh skor nilai 0.087. Untuk faktor kelemahan hasil analisis lingkungan internal yang dimiliki oleh Dinas Peternakan adalah 1) Pekerjaan inseminator hanya sebagai pekerjaan sambilan dengan skor nilai 0.228, 2) Terbatasnya personil Dinas Peternakan yang mengetahui tentang IB dengan skor nilai 0.204, 3) Terbatasanya sarana transportasi sepeda motor dengan skor nilai 0.202,...dst.