Strategi Pengembangan Agribisnis Sapi Potong Di Kawasan Sentra Produksi Koto Hilalang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat

Abstract

Pelaksanaan Undang Undang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan proses desentralisasi pembangunan yang berlaku sejak tahun 2001. Sesuai dengan tuntutan kedua undang-undang tersebut, maka pelaksanaan pembangunan yang diserahkan dan dikelola oleh daerah kabupaten/kota perlu terus ditingkatkan. dengan pendekatan pengembangan wilayah secara efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana pembangunan. Propinsi Sumatera Barat sudah lama melaksanakan otonom dalam pembangunan dengan sistem Pemerintahan Nagari sebelum diberlakukan pemerintahan desa/kelurahan tahun 1979. Sejak diberlakukan otonomi daerah tahun 2001, maka seluruh kabupaten di Sumatera Barat menindaklanjuti ketetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Gubemur Sumatera Barat pada tahun 1974 telah mengukuhkan sebanyak 73 nagari di Kabupaten Agam. Sekarang dengan kebijakan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Agam menindaklanjuti kembali Pemerintahan Nagari dan tercantum pada Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 dan diundangkan tanggal 13 Agustus 2001. Sebagai suatu masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, dalam hal ini khusus bagi Sumatera Barat nama yang cocok dan dipakai adalah disebut dengan Nagari. Nagari merupakan wadah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan masyarakat sesuai dengan "Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah". Propinsi Sumatera Barat dengan keterbatasan sumber daya lahan, diperlukan penataan dan perencanaan lahan yang baik, serta pemanfaatan. sumberdaya lahan lainnya untuk lahan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan dijadikan sebagai sentra komoditi unggulan daerah setempat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Pembangunan di sektor pertanian, tentu akan memberikan dampak. terhadap keseimbangan pembangunan di sektor lainnya. Untuk mengimbangi dampak negatif akibat perkembangan sub sektor tersebut dengan sektor lainnya dalam penggunaan ruang perlu perencanaan yang strategi yang saling mendukung dan memberikan identitas unggulan dari suatu wilayah. Salah satu bentuk perencanaan ruang strategis yang diharapkan dapat mendorong percepatan produksi di sektor pertanian dengan pengembangan wilayah adalah Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP) yang mampu menjadi wadah dalam aspek keterpaduan fungsional yang memadukan berbagai kegiatan dan antar sektor secara fungsional dari hulu ke hilir...dst.