Analisis struktural terhadap kebijakan peerdagangan luar negeri dqan perkembangan industri kayu lapis tahun 1973-1992

Abstract

Peranan kayu lapis sebagai penghasil devisa utama mulai menjadi perhatian sejak diberlakukannya kebijakan pemerintah dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tanggal 8 Mei 1980 mengenai larangan ekspor kayu bulat dan mewajibkan semua pengusaha HPH mendirikan industri kayu terpadu yang berintikan kayu lapis yang mendorong para pengusaha HPH untuk lebih mengarahkan industrinya dengan orientasi ekspor kayu lapis. Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah tahun 1977 tentang penetapan tarif pajak ekspor untuk kayu lapis sebesar nol. Sebaliknya pajak ekspor untuk kayu bulat dinaikkan pada tahun 1978. Perkembangan industri kayu lapis ini menghadapi masalah peluang yang pasar yang terbatas dimana produsen berlomba memasarkan produknya ke pasaran tradisional. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah memberlakukan Kebija- kan Kuota Ekspor Kayu Lapis yang sifatnya self imposed. Dengan adanya kuota untuk setiap wilayah pemasaran, diharapkan kondisi pasar yang baik tetap stabil dan harga akan terkendali. Selain itu kuota ini pun dapat bermanfaat dalam mengatur penggunaan sumberdaya hutan berupa kayu agar lebih efisien. Berdasarkan pertimbangan adanya prinsip GATT, pemerintah kemudian mencabut pelarangan ekspor kayu bulat dan rotan mentah dan sebagai gantinya, pajak ekspor itu dinaikkan cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Membangun model struktural untuk menjelaskan penawaran, permintaan, ekspor dan harga dengan adanya berbagai ...