Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan program inpres desa tertinggal : Studi kasus desa Mluweh, kecamatan Ungaran, Kabupaten Dati II Semarang, Propinsi Dati I Jawa Tengah
Abstract
Program pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak masa
Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) telah mengurangi banyak angka
kemiskinan yaitu dari 70 juta jiwa pada tahun 1970 menjadi 25.9 juta jiwa pada tahun
1993. Redistribusi manfaat yang tidak mencapai masyarakat golongan bawah ini
membentuk karakteristik masyarakat miskin, antara lain penyebaran penduduk miskin
yang terkonsentrasi di pulau Jawa, sumber penghasilan dari sektor pertanian, status
pekerjaan sebagai buruh tani atau buruh kasar, tingkat pendidikan hanya tamat SD,
curahan jam kerja melebihi 30 jam per minggu dan terkonsentrasi di desa-desa
tertinggal.
Untuk menanggulangi masalah timbulnya dampak kemiskinan pada berbagai segi ekonomi, sosial budaya, ideologi, politik dan pertahanan keamananan maka mulai masa PJPT II, Pemerintah mulai menjalankan suatu kebijaksanaan khusus yang berupaya mempersiapkan masyarakat miskin dan meningkatkan kemampuan aparat daerah di desa-desa tertinggal. Kebijaksanaan ini diwujudkan melalui program Inpres (Instruksi Presiden) Desa Tertinggal (IDT) yang ditetapkan melalui Inpres No. 5 Tahun 1993. Program ini dilaksanakan pertama kali sejak Tahun Anggaran 1994/1995 dengan memberikan dana bantuan langsung dan dana bantuan operasional pemantauan (BOP) kepada 20 633 desa tertinggal di seluruh Indonesia yang ditujukan untuk mengembangkan kegiatan sosial ekonomi berdasarkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan peranserta. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program IDT tergantung dari kepedulian aktif berbagai pihak, baik masyarakat di desa-desa tertinggal maupun aparat pemerintah.
Pada umumnya peranserta masyarakat dalam pembangunan selama ini masih rendah karena peranan pemerintah relatif besar. Dimasa mendatang diperlukan upaya untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan. ...
