Analisis Kinerja Pemeriksaan Inspektorat Wilayah Propinsi Dki Jakarta

Abstract

Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop) DKI Jakarta adalah organisasi pengawasan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI Jakarta). Sesuai dengan Kepmendagri No. 110 Tahun 1991, Itwilprop DKI Jakarta bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan teknis administratif di bawah pembinaan Menteri Dalam Negerj. Hak cipta milik IPB University Tugas pokok Itwilprop DKI Jakarta adalah melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1, Pemerintah Kabupaten/Kotamadya, Kota Administratif, Pemerintah Wilayah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Itwilprop DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Inspektur Wilayah Propinsi (Irwilprop). Untuk melaksanakan tugas pokoknya, setiap tahun disusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Data sekunder menunjukkan bahwa realisasi pemeriksaan antara Tahun Anggaran 1993/1994 s.d. 1997/1998 mencapai antara 40-59%. Ditinjau dari jenis temuan, maka proporsi terbesar temuan terfokus pada kesalahan-kesalahan prosedural seperti keterlambatan pelaporan dan human error. Dari 1.873 temuan antara tahun 1993/1994 1997/1998 temuan berupa kasus kerugian negara/daerah hanya 0.6%. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pemeriksaan sampai dengan penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) adalah 260 hari pemeriksaan (HP). Peningkatan kinerja Itwiiprop DKI Jakarta diupayakan terus menerus. Langkah perbaikan kinerja tersebut dinyatakan dalam visi Itwilprop DKI Jakarta yaitu "membentuk profesionalisme melalui kemampuan dan membentuk citra melalui reputasi". Dari visi tersebut ada dua hal yang merupakan faktor penunjang kinerja Itwilprop DKI Jakarta, yakni profesionalisme dan reputasi. Dari dimensi manajemen sumberdaya manusia, profesionalisme Itwilprop DKI Jakarta terkait dengan keahlian yang diperlukan bagi pemeriksa, sedangkan reputasi terkait dengan kepribadian pemeriksa. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat. Salah satunya adalah dari dimensi sumberdaya manusia. Berkaitan dengan upaya merealisasikan visi Itwilprop DKI Jakarta, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana strategi peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah Propinsi DKI Jakarta dari perspektif manajemen sumberdaya manusia ?" Untuk mengukur kinerja Itwilprop DKI Jakarta, disusun instrumen penilaian kinerja, dengan lima (5) indikator, yaitu prosedur pemeriksaan, jadual pemeriksaan, penggunaan sumberdaya, kejelasan indikator pemeriksaan, dan fleksibilitas pemeriksaan. Penilaian masing-masing indikator tersebut menggunakan skala Likert dengan interval penilaian kuantitatif antara 03. Semakin tinggi penilaian kuantitatif berarti semakin baik pula kualitas indikator tersebut. dst..