Analisis Beban Kerja Normatif Pada Sub Dinas Bina Produksi Dinas Perikanan Dki Jakarta

Abstract

Seiring dengan derasnya arus globalisasi serta pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini, telah berdampak pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Tuntutan tersebut semakin kuat disuarakan oleh masyarakat terutama yang tinggal di daerah perkotaan (kota-kota besar) dimana secara ekonomi tingkat pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. IPB U Jakarta sebagai kota metropolitan sekaligus barometer bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia, telah mengantisipasi fenomena tersebut melalui misinya yakni "Ingin menjadikan Jakarta sebagai kota jasa, dimana untuk mewujudkan misinya tersebut berbagai langkah terobosan telah dilakukan antara lian pembentukan tim Regom yang bertugas melaksanakan program pembaharuan dan perubahan manajemen pemerintahan di DKI Jakarta, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dinas Perikanan DKI Jakarta yang merupakan salah satu unit kerja di jajaran Pemda DKI Jakarta, berkewajiban mengamankan dan mendukung misi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yakni di bidang perikanan (Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 1995). Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih dijumpai adanya kendala terutama yang disebabkan karena keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Keterbatasan sumberdaya alam tersebut selain diindikasikan dengan semakin menurunnya daya dukung lahan akibat pesatnya pembangunan perkotaan, juga semakin merosotnya potensi sumberdaya perikanan di laut akibat terjadinya kerusakan terumbu karang dan pencemaran air laut. Keterbatasan sumberdaya manusia dicerminkan dari kondisi SDM Dinas Perikanan DKI Jakarta, dimana dari jumlah pegawai sebanyak 259 orang, sebagian besar (64,10%) didominasi oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan non perikanan, sedangkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan teknis perikanan hanya sebesar 35,90%. Disamping keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia tersebut, budaya kerja di lingkungan pemerintah khususnya Dinas Perikanan DKI Jakarta dirasakan belum kondusif untuk dapat memberikan pelayanan prima. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang kurang obyektif, pelaksanaan pembinaan karier dan prestasi kerja pegawai kurang jelas, pelaksanaan rekrutmen dan penempatan pegawai kurang transparan, serta masih adanya distribusi pekerjaan yang tumpang tindih, hal ini semua telah menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas kerja pegawai di lingkungan Dinas Perikanan DKI Jakarta. Adapun rendahnya tingkat produktivitas kerja tersebut dicerminkan dari sering terlambatnya pembuatan laporan bulanan, catur wulan, dst...