Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Perjiwa Bangun Melalui Analisis Kelembagaan

Abstract

Untuk pengurusan IMB diperlukan kelengkapan dokumen dari instansi-instansi seperti Dinas Tata Kota (DTK) dan Badan Pertanahan Nasional. Proses pemberian ijin akan berjalan cepat jika dokumen ini lengkap, demikian juga sebaliknya. Untuk mengurus dokumen prasyarat inilah yang tidak dapat dikendalikan oleh DPPK, karena menyangkut kewenangan instansi lain. Berkaitan dengan fenomena di atas, maka perlu dilakukan analisis kelembagaan terhadap organisasi perijinan bangunan di DKI Jakarta. Analisis dilakukan terutama yang menyangkut peran masing-masing organisasi terkait serta efektifitas koordinasinya. Melalui analisis kelembagaan ini dapat disusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja organisasi perijinan bangunan tersebut. Untuk menganalisis hal tersebut di atas, diperlukan penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pegawai DPPK, DTK, BPN dan para pelanggannya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan dua jenis teknik pengolahan, untuk mengolah data yang berkaitan dengan peran unit organisasi terkait digunakan teknik skala efektifitas peran yang diformulasikan oleh Pareek (1985), sedangkan untuk tingkat koordinasi antar unit organisasi yang diteliti dan pendapat masyarakat digunakan teknik rentang kriteria. dst....