Analisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di provinsi Jawa Barat sebelum dan setelah otonomi daerah

Abstract

Kebijakan otonomi daerah diharapkan lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sedemikian sehingga kebutuhan dari masyarakat bisa dipahami betul oleh pemerintah daerah. Harapannya, tentu saja, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lewat pelaksanaan pembangunan (ekonomi) untuk mencapai kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sebagai tujuan akhir. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menurut tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya (menggunakan Klassen Typology) serta menganalisa perkembangan kesenjangan wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat sebelum dan setelah otonomi daerah, seiring terjadinya pemekaran wilayah (menggunakan indeks Williamson dan indeks Theil), yakni pada periode 1993-1999 dan 2000 2008. Serta dengan menggunakan sektor basis atau Location Quatient (LQ). Dari hasil pengolahan dengan analisis Klassen Typology, sebelum otonomi daerah, Kota Sukabumi dan Kota Cirebon (sebelum pemekaran sebagai ibukota provinsi) adalah kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah maju dan cepat tumbuh, setelah otonomi kabupaten yang masuk kategori ini semakin banyak. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya penyebaran pembangunan/kegiatan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, ini sejalan dengan tujuan otonomi itu sendiri. Indeks Williamson secara umum menunjukkan bahwa ketimpangan sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah cukup tinggi. Perubahan ketimpangan antara sebelum dan setelah otonomi tidak terlalu besar dari rata-rata ketimpang sebelum otonomi daerah sebesar 0,707 dan setelah otonomi daerah sebesar 0,662. Dengan indeks Theil memperlihatkan bahwa ketimpangan di dalam kelompok kabupaten/kota lebih besar dibandingkan kelompok antar kabupaten kota. Hal ini menunjukkan mekarnya kota-kota baru dari kabupaten asalnya tidak menurunkan ketimpangan wilayah kota tersebut. Berdasarkan analisis sektor basis atau Location Quatient (LQ) setelah otonomi daerah memperlihatkan bahwa sektor ekonomi yang potensial hasil analisis LQ adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; serta perdagangan, hotel dan resotoran. Ketimpangan yang dilihat sebelum periode otonomi daerah, baik secara total, dalam kelompok, maupun antarkelompok, menunjukkan kecenderungan meningkat, namun pada periode setelah otonomi daerah, ketimpangannya memperlihatkan rata-rata yang stabil dan cenderung merata, hal ini mengindikasikan adanya pengaruh otonomi daerah terhadap ketimpangan itu sendiri.