Kasus persepsi dinas lingkup pertanian Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap programa dan rencana kerja penyuluhan pertanian

Abstract

Sejak Orde Lama dirasakan perkembangan Penyuluhan Pertanian selalu mengalami perbaikan melalui berbagai Keppres, Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Surat Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri serta keputusan-keputusan di tingkat daerah, hal ini membuktikan suatu lembaga Penyuluhan Pertanian yang bersifat dinamis. Kebijaksanaan terakhir dari Pemerintah Pusat adalah ditetapkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No.539/Kpts/LP. 120/7/1991, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertani- an. menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri yang sama No.695/Kpts/LP. 120/11/1986. Sebagai akibat dari peraturan yang baru ini adalah terjadinya perubahan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari otonomi Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Pelaksana Harian Bimas (SPHB) Kabupaten, kepada otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. Setelah menjadi hak otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. BPP dipecah menjadi empat jenis yaitu BPP Tanaman Pangan, BPP Perkebunan, BPP Perikanan dan BPP Peternakan. Selain itu Penyuluh Pertanian Lapangan yang dulu bekerja secara polivalen (banyak sektor), sekarang bekerja secara monovalen (menurut sub sektor pertanian), sehingga sekarang ada PPL Tanaman Pangan, PPL Perkebunan, PPL Peternakan dan PPL Perikanan. Programa Penyuluhan Pertanian yang dulu dibuat di BPP, sekarang dibuat di masing-masing Dinas Lingkup Pertanian untuk dijadikan pedoman bagi PPL dinas masing-masing dalam membuat Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian. Sesuai dengan permasalahan penelitian, Penelitian ini bertujuan ingin menge- tahui apakah sudah ada persamaan persepsi dan pelaksanaan SKB Mendagri dan Mentan No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya khususnya mengenai Programa Penyuluhan Pertanian dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor. Peneliti juga ingin mengetahui sistem kerja penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten Bogor sampai dengan tingkat penyuluh lapangan untuk periode tahun 1990-1993. milik IF Data yang dipergunakan adalah hasil penelitian selama tiga bulan dengan melakukan wawancara langsung terhadap tigapuluh aparat Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor yang tugasnya terkait langsung dengan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Dari data yang dianalisa, menunjukan masih terdapat perbedaan persepsi pada pelaku perencana dan pembuat Programa Penyuluhan Pertanian, dengan para pelaku pelaksana Programa Penyuluhan Pertanian dan pembuat Rencana Penyuluhan Pertani- an. Perbedaan persepsi yang ada cenderung dipengaruhi oleh tingkat kognisi respon- den, pemilikan SKB No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya, tingkat pendidikan, pengalaman, umur dan motivasi responden (Tabel 7-12)…dst