Peranan dan fungsi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah : Studi kasus kabupatn DT II Purworejo propinsi DT I Jawa Tengah

Abstract

Dalam manajemen pembangunan wilayah pedesaaan di Indonesia diterapkan suatu sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Hal ini menyebabkan kecamatan-kecamatan di Indonesia yang jumlahnya 3 529 buah menjadi penting karena seluruh kegiatan pembangunan yang masuk desa dikoordinasikan pada tingkat kecamatan. Dengan sistim ini, kota-kota kecamatan diharapkan berfungsi sebagai pusat pembangunan kecil/terkecil di pedesaan dengan menyediakan fasilitas pelayanan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan maupun ketertiban dan keamanan masyarakat. Peningkatan peran dan fungsi kota kecamatan dengan demikian dapat dilak- ukan dengan meningkatkan efektivitas fasilitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan. Hirarki pusat pemukiman yang terintegrasi secara fungsional dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan lokasi penyebaran fasilitas pelayanan guna mendukung efektivi- tasnya. Studi tentang peranan dan fungsi kota kecamatan dalam pem- bangunan wilayah dilakukan di Kabupaten DT II Purworejo yang mempunyai luas 1 021.787 km², berpenduduk 731 677 orang pada tahun 1993 dan terbagi menjadi 16 kecamatan. Pada tahun 1992 Kabupaten DT II Purwore- jo mempunyai PDRB sebesar Rp 249 668 790 000 dan pendapatan perkapi- ta sebesar Rp 714 499.69. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifi- kasi dan menganalisis ketimpangan antar kecamatan dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi, (2) Mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas fasilitas pelayanan dalam tataruang kota kecamatan berdasarkan jumlah penduduk serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi, (3) Mengidentifikasi dan menganalisis pola mobilitas penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kota kecamatan, (4) Mengidentifikasi dan menganalisis peranan dan efektivitas sistem pasar dalam tataruang kota kecamatan. Sebagai arahan penelitian dirumuskan hipotesis kerja sebagai berikut (1) Kondisi geografis dan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu kecamatan berhubungan dengan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kecamatan yang bersangkutan, (2) Jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kota kecamatan, jarak serta jumlah penduduk yang dilayani menentukan efektivitasnya, (3) Tingkat dan ragam kebutuhan penduduk yang ditunjukkan oleh pola mobilitas penduduk dalam memanfaatkan fasili- tas pelayanan ditentukan oleh penyebaran dan pengadaan fasilitas pelayanan pada setiap kota kecamatan, (4) Peranan dan efektivitas sistem pasar dalam tataruang suatu kota kecamatan berkaitan erat dengan kebutuhan masyara- kat, aksesibilitas dan jaringan transportasi di kota kecamatan tersebut…dst