Analisis kebijaksanaan distributif dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Indonesia tahun 1989-1993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan model pertumbuhan endogenous, mempelajari kondisi pertumbuhan ekonomi itu sendiri dihubungkan dengan pemerataan terutama pemerataan pendapatan masyarakat, serta mempelajari kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam mengantisipasi kondisi ketimpangan yang terjadi. Kondisi yang terjadi sampai dengan Repelita V, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dan cukup tinggi, akan tetapi disertai pula dengan disparitas dalam masyarakat, yaitu ketimpangan antar golongan masyarakat (ketimpangan pendapatan individu), ketimpangan antar wilayah, yaitu antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, antara kawasan Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia dan ketimpangan antar sektor terutama antara sektor pertanian, industri pengolahan dan industri jasa kemasyarakatan. Dari hasil estimasi terhadap propinsi-propinsi di Indonesia pada tahun 1989- 1993 ternyata terdapat delapan propinsi yang mempunyai peran besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu propinsi Riau, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DI Aceh, Sumut dan Kaltim. Hal dapat ditunjukkan melalui nilai efisiensi produksi dari delapan propinsi tersebut yang lebih besar dari satu ataupun mendekati nilai 1. Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional ini adalah rasio pajak terhadap pendapatan asli daerah, bantuan pemerintah pusat pada daerah, jumlah tenaga kerja yang pernah menamatkan sekolah dan jumlah penduduk yang masih bersekolah dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Kondisi distribusi pendapatan dengan menggunakan indeks gini di Indonesia dari tahun 1989-1993 ternyata relatif konstan. Akan tetapi melalui variabel-variabel yang dihipotersiskan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ternyata sebagian besar kurang jelas pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan. Akan tetapi secara nyata bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Secara Sektoral terjadi ketimpangan dalam jumlah tenaga kerja dan upah yang diterima oleh masing-masing sektor. Jumlah tenaga kerja terkonsentrasi di sektor pertanian terutama di Pulau Jawa. Upah yang diterima sektor pertanian ternyata lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri maupun sektor jasa, akan tetapi sektor pertanian menampung jumlah tenaga kerja terbanyak. Sektor industri dan jasa termasuk dalam sektor modern yang sangat membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan cukup tinggi sehingga sektor ini dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat…dst