Pokok-pokok pikiran tentang desentralisasi program inseminasi buatan di Indonesia

Abstract

1 Januari 2001, merupakan awal dari pergeseran sistem dan struktur pemerintahan dari sistem yang sentralistis ke desentralistis dan juga merupakan awal pemberlakuan otonomi daerah (otda) berdasarkan UU No 22/1999 dan No 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mengiringi implementasi otonomi daerah tersebut, telah terjadi pergeseran paradigma, baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun kemasyarakatan. Secara khusus dalam bidang pembangunan, telah terjadi pergeseran paradigma dari konsep "Pembangunan Daerah" yang lebih bermakna Top Down menjadi "Daerah Membangun" yang lebih bernuansa Bottom Up. Pada saat ini kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah pada sub sektor peternakan adalah ketidak mampuan secara optimal untuk menyediakan produk-produk peternakan seperti daging, telur dan susu untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat akan protein hewani. Hal ini disebabkan karena rendahnya produktifitas ternak yang disebabkan karena sistem pemeliharaan ternak yang belum optimal. Ini di tandai dengan pemeliharaan ternak yang bersifat ekstensif (tradisional), usaha sambilan (non agribusiness oriented) dan tidak memperhatikan input produksi. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan suatu terobosan melalui penerapan teknologi inseminasi buatan. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui peran pemerintah pada pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan pada periode sentralisasi dan desentralisasi, memperoleh informasi tingkat keberhasilan IB yang telah berjalan selama ini dan mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam progran IB desentralisasi. Realisasi IB selama pelita VI dari tahun ke tahun mengalami penurunan hal ini disebabkan keterbatasan semen beku, masalah pada distribusi semen serta menurunnya populasi ternak layak IB. Sehubungan dengan keterbatasan produksi semen beku dari BIB Lembang dan Singosari, sedangkan kebutuhan dilapangan semakin meningkat diperlukan Upaya ..dst