Analisis lokasi optimal pusat pemerintahan dalam rangka pengembangan wilayah di kabupaten Kerinci provinsi Jambi

Abstract

Disparitas pembangunan wilayah dan pendapatan merupakan fenomena dampak pembangunan yang kurang tearah dan umumnya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan ini menimbulkan dikotomi di dalam perencanaan tata-ruang yaitu antara wilayah perkotaan yang penuh dengan moderenisasi dengan wilayah perdesaan yang cenderung masih terbelakang, tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, serta tidak adanya keterkaitan pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi juga dapat dikatakan sebagai indikator pembangunan. Adanya kebijakan otonami daerah memberikan keleluasaan pelaksanaan desentralisasi yaitu adanya pemberian kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah, seperti kota dan kabupaten untuk mengurus dirinya sendiri yang bertumpu pada kemampuan daerah itu sendiri yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.