Pola kepemimpinan dan interaksi sosial kelompok masyarakat dalam program PDM-DKE : Kasus desa Parakan Muncang, desa Pangkal Jaya dan desa Bantar Karet, kecamatan Nanggung, kabupaten Bogor, propinsi Jawa Barat

Abstract

Secara umum di Jawa Barat krisis ekonomi berdampak sangat nyata menurunkan daya beli rumahtangga di desa-desa. Beban ekonomi rumahtangga menjadi lebih berat karena desa-desa menerima limpahan tenaga kerja yang tergusur dari sektor industri perkotaan dan lokal yang mengalami kemacetan bahkan bangkrut akibat guncangan moneter dan pasar produksi riil. Dengan demikian perlu upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan akibat krisis ekonomi telah berlangsung sejak bulan Agustus 1997. Pemerintah telah menyusun suatu program untuk mengatasi dampak krisis ekonomi yang dikenal dengan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) merupakan salah satu paket Program JPS. Sasaran penerima bantuan adalah penduduk miskin dan yang jatuh miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Keterbukaan adalah kunci pelaksanaan PDM-DKE, dengan melibatkan seluruh masyarakat calon penerima bantuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban pelaksanaan program dibicarakan dalam musyawarah desa/kelurahan. Konsep tersebut di atas belum dapat dijalankan sepenuhnya, peristiwa di lapangan masih menunjukkan adanya penyimpangan dari konsep semula. Laporan akhir penelitian evaluasi PDM-DKE di Jawa Barat dari CES (1999) menemukan adanya peristiwa penyimpangan-penyimpangan pada pelaksanaan program. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menelaah pelaksanaan Program PDM-DKE di tingkat desa; (2) mengidentifikasi pola-pola kepemimpinan apakah yang dipakai oleh ketua kelompok, serta menelaah bagaimana interaksi sosial antara ketua dengan anggota kelompoknya dalam melaksanakan Program PDM-DKE,..dst