Pengelolaan Sumberdaya Manusia Di Pengusahaan Hutan Tanaman (Studi Kasus IUPHHK-HTI PT. Riau andalan Pulp and Paper Sektor Pelalawan, Riau)

Abstract

Salah satu izin untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada hutan produksi. Pemerintah merencanakan program pembangunan HTI di dalam Pelita IV dimulai tahun 1984 dengan total target seluas 6,25 juta hektar yang ditetapkan untuk dibangun sampai dengan tahun 2000. Tetapi data Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman Departemen Kehutanan, hingga Juli 2009 realisasi Hutan Tanaman Industri (HTI) mencapai 4,3 juta hektar. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sumberdaya alam (lahan), modal (investasi), dan pengelolaan sumberdaya manusia. Mengingat hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui pengelolaan sumberdaya manusia pada IUPHHK-HTI khususnya dalam hal kesesuaian jumlah, kecukupan, dan kualifikasinya. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara kepada narasumber terkait informasi yang diperlukan, dan data sekunder berupa: kondisi umum tempat penelitian, definisi dan struktur organisasi perusahaan, bagan kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut, serta data kepegawaian perusahaan. Analisis data berupa: perbandingan antara struktur organisasi dan struktur kegiatan pada perusahaan tersebut dengan hasil tinjauan studi pustaka, dan analisis karakteristik sumberdaya manusia perusahaan dengan metode tabulasi frekuensi. Untuk analisis kecukupan, kesesuaian, dan kualifikasi pekerja dilakukan perbandingan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.8/VI-SET/2009 dan Laporan Penelitian Standar Tenaga Teknis Kehutanan di Bidang Pengusahaan Hutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan pengelolaan sumberdaya manusia dan tenaga profesional kehutanan yang dilakukan oleh IUPHHK-HTI PT.RAPP Sektor Pelalawan cukup baik dan memiliki kecukupan, kesesuaian dan kualifikasi yang melebihi standar yang sudah ditetapkan. Penggunaan jasa dan kerjasama dengan pihak kontraktor dalam mengelola pekerjaan yang bersifat masal dan berskala besar akan lebih efisien dan ekonomis bagi perusahaan. Kemudian ditemukan pula adanya tenaga teknis dan tenaga profesional kehutanan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional pengelolaan hutan sesuai dengan karakteristik areal dan produksi hasil hutan kayu yang dihasilkan namun tidak terdapat pada standar yang dijadikan acuan. Standar tenaga teknis yang dibuat oleh pemerintah hanya berupa standar tenaga teknis pokok dalam pengusahaan hutan, sehingga dalam pelaksanaanya dilapang, pemerintah harus memberi keleluasaan kepada pihak pengelola di lapang sesuai kebutuhan dan keperluan manajemen.