Keterkaitan Antara Alokasi Anggaran dan Kinerja Sektoral: Kasus Sektor Kesehatan di Indonesia (1996-2007)
Abstract
Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar dan merupakan inti dari kesejahteraan. Di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, kesehatan berperan mempengaruhinya melalui beberapa cara, misalnya perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja, membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun dengan membaiknya kesehatan jumlah penduduk meningkat dan akan membawa tingkat partisipasi angkatan kerja. Kesehatan sangat berhubungan erat dengan peningkatan produktivitas yang akan mengakibatkan perubahan pada tingkat output. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik memiliki tanggung jawab dan peran dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dengan menentukan kebijakan alokasi anggaran yang disalurkan pada sektor kesehatan sehingga besar kecilnya pengeluaran pemerintah menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengeluaran pemerintah dan perkembangan derajat kesehatan yang diindikasi oleh umur harapan hidup dan angka kematian bayi. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin dengan kinerja pelayanan kesehatan yang kemudian akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat. Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dipaparkan secara deskriptif untuk menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah pusat untuk sektor kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan, analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan pendugaan parameter Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dengan derajat kesehatan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder tahunan yang terdiri dari data umur harapan hidup, angka kematian bayi, pengeluaran pembangunan, dan pengeluaran rutin pemerintah pusat untuk kesehatan dari tahun 1996 hingga 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu penelitian terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan, baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin. Peningkatan pengeluaran didominasi oleh pengeluaran pembangunan yang meningkat secara signifikan dimulai pada tahun 2001. Kemampuan pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk sektor kesehatan ini disebabkan meningkatnya ruang gerak fiskal, akibat menurunnya subsidi dan pembayaran utang. Selain itu, tingkat pendapatan pemerintah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kualitas kesehatan masyarakat yang diindikasikan oleh umur harapan hidup dan angka kematian bayi juga mengalami tren yang semakin membaik dari tahun ke tahunnya. Umur harapan hidup mengalami peningkatan dan angka kematian bayi mengalami penurunan selama periode analisis. Akan tetapi, meskipun mengalami perbaikan, Indonesia masih mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN dan berada di bawah rata-rata negara Asia Timur dalam hal pencapaian layanan kesehatan. Tingkat pengeluaran pemerintah juga dinilai masih rendah dibandingkan dengan persentase PDB. Indonesia digolongkan ke dalam negara yang memiliki tingkat persentase pengeluaran total terhadap PDB terendah bersama beberapa negara Afrika dan Asia lainnya. Hasil lain menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh nyata terhadap umur harapan hidup dan angka kematian bayi. Sedangkan pengeluaran rutin tidak berpengaruh nyata terhadap kedua indikator derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan karena pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat langsung dapat dirasakan masyarakat yang umumnya berupa program-program peningkatan kualitas kesehatan seperti program pemberantasan gizi buruk atau peningkatan gizi masyarakat, program pencegahan penyakit, pengadaan obat-obatan yang terjangkau, perbaikan insfrastruktur kesehatan seperti pembangunan dan perbaikan Puskesmas dan berbagai fasilitasnya, pembangunan Pustu (Puskesmas Pembantu) di setiap pelosok-pelosok desa, penyebaran secara merata tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan, dan lain sebagainya. Program-program tersebut dapat meningkatkan akses bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagai contoh dengan dibangunnya Pustu, warga yang berada di pelosok desa yang sebelumnya sulit menjangkau fasilitas kesehatan kini dapat mengaksesnya dengan jarak tempuh yang lebih singkat tanpa menimbang biaya transportasi dan hambatan buruknya akses jalan yang sering dialami daerah pelosok. Adapun peningkatan pengeluaran rutin yang terjadi umumnya meliputi peningkatan gaji pegawai. Peningkatan gaji pegawai yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang kemudian berdampak pada kinerja pelayanan kesehatan bisa dikatakan tidak selamanya benar. Peningkatan gaji pegawai biasanya dilakukan pemerintah hanya untuk mempertahankan daya beli mereka terhadap inflasi yang kian meningkat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapatkan saran bahwa pemerintah sebaiknya meningkatkan anggaran pembangun untuk sektor kesehatan agar dapat mengurangi ketertinggalannya dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Selain itu, dikarenakan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk pengembangan penelitian lebih lanjut perlu ditambahkan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kinerja kesehatan secara nasional, seperti keterlibatan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), peran swasta, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat sehingga dapat memberikan gambaran serta rekomendasi yang lebih luas terhadap kinerja kesehatan Indonesia.