Studi permasalahan fungsi karantina pada ekspor burung paruh bengkok

Abstract

Penelitian pendahuluan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan fungsi dan mekanisme pelaksanaan karantina ekspor burung paruh bengkok di lingkup Balai Karantina Kehewanan (BKK) wilayah II Jakarta. Informasi data diperoleh dari Instalasi Karantina Sementara di eksportir burung, kantor BKK wilayah II Jakarta, Stasion Karantina bandara Sukarno-Hatta, kantor PHPA, kantor Dirjen Peternakan, Cargo Garuda, Bea dan Cu- kai. Sampel burung jenis paruh bengkok yang diambil ada- lah Lories, Lorikeets, Cockatoos, Parrots dan Parakeets. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem karantina untuk burung. Namun peraturan karantina yang baku untuk burung belum ada, sedangkan yang berlaku sekarang dipakai merujuk SK Menteri Pertanian no 422/Kpts/LB.720/ 6/1988, SK Dirjen Peternakan dan Peraturan Karantina beberapa negara tujuan ekspor. Pelaksanaan tindak karantina di bawah koordinasi Pusat Karantina Pertanian c/q Karantina Hewan yang membawahi beberapa Balai Karantina Kehewanan dan Balai membawahi beberapa Stasion Karantina (Anonymous, 1987). Dalam melaksanakan fungsi karantina di lapang, instansi BKK menghadapi beberapa faktor kendala. Adapun kelompok yaitu : kendala internal instansi karantina dan kendala eksternal instansi karantina. Kendala internal instansi karantina meliputi : rangnya kusarana & prasarana karantina, kurangnya jumlah dan kemampuan personil pelaksana fungsi karantina dan lemahnya manajemen karantina. Sedangkan kendala eksternal instansi karantina adalah kekurangan pada pengusaha dan pemerintah serta kemudahan prosedur karantina tujuan ekspor burung. negara Beberapa upaya efisiensi pelaksanaan fungsi karantina telah dilakukan instansi karantina guna mengatasi faktor kendala. Namun demikian, pemecahan masalah belum mencapai hasil yang optimal. Dari hasil pengamatan di lapangan, tampak bahwa kurangnya sarana instalasi karantina merupakan faktor kendala yang paling vital. Penempatan instalasi karantina di lahan milik eksportir burung dengan lokasinya yang terpencar merupakan faktor masalah yang utama. Di samping itu tidak seimbangnya antara volume dan frekuensi ekspor burung dengan jumlah dan kemampuan personil pelaksana fungsi karantina menyebabkan pelaksanaan tindak karantina belum bisa berjalan efektif.