Dasar dan kebijakan pernyataan pembebasan beberapa daerah di indonesia dari penyakit mulut dan kuku serta kelayakannya

Abstract

Usaha untuk membebaskan beberapa daerah di Indonesia dari PMK secara Yuridis Formal telah dimulai sejak tahun 1974. Begitu juga dengan usaha untuk mempertahankan kebe- basan tersebut. Untuk Pulau Bali dan Madura pembebasan dimulai tahun 1974, dan secara syah dikatakan bebas setelah keluarnya SK Menteri Pertanian No. 238/Kpts/Um/1978. Begitu juga dengan Propinsi lain seperti Jawa Timur. Daerah ini dikatakan bebas setelah adanya SK Menteri Per- tanian No. 54/Kpts/Um/1981. Dan Sulawesi Selatan setelah munculnya SK No. 398/Kpts/Um/5/1981. Dalam pembebasan ini, usaha-usaha tersebut berpedoman kepada UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 6 Tahun 1967, PP No 17 Tahun 1973, serta PP No. 15 dan 16 Tahun 1977. Terakhir pada PP No. 22 Tahun 1983, yang merupakan pelaksa na Pasal 19 dan 21 UU No. 6 Tahun 1967. Terhadap kesemuanya ini, pembebasan tersebut juga tetap berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OLE dan SK Menteri Pertanian dikeluarkan setelah adanya rekomendasi dari OIE. Dalam pengendalian, Temaja (1981) menyebutkan, tolok ukurnya di Indonesia didasarkan atas pembagian perwilayahan daerah, dan tetap berpedoman kepada beberapa aspek epide- miologik (Jayalogawa). Namun semua ini tentu segi teoritis. Dari aspek teknik pembebasan ditemukan beberapa kendala, yang tentu saja dapat melemahkan kriteria pembebasan tersebut. Direktorat Jendral Peternakan (1983) menyebutkan, ke- berhasilan memberantas PMK tidak lepas jangkauannya dari beberapa aspek, seperti munculnya sikap positif seluruh lapisan masyarakat, partisipasi aktif aparat pemerintah…dst