Analisis kebutuhan air pertanian menurut Kabupaten di Indonesia
View/ Open
Date
1997Author
Aulia, Erika
Pawitan, Hidayat
Hidayati, Rini
Metadata
Show full item recordAbstract
Sampai saat ini Indonesia masih memberi perhatian yang cukup besar pada sektor pertanian. Sektor pertanian seperti juga sektor pembangunan lainnya, memerlukan air sebagai salah satu persyaratannya. Porsi kebutuhan air pertanian paling besar adalah kebutuhan air padi karena pertanian di Indonesia mengutamakan padi sawah. Untuk selanjutnya dalam penelitian ini, yang disebut sebagai kebutuhan air pertanian adalah kebutuhan air padi sawah. Kebutuhan air pertanian dihitung berdasarkan luas tanam padi, dimana kebutuhan air padi per hektar dikalikan dengan luas tanam padi. Perubahan luas tanam padi atau juga luas lahan sawah akan mempengaruhi jumlah kebutuhan air pertanian.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendapatkan dugaan penggunaan air untuk pertanian menurut kabupaten di Indonesia sampai tahun 2005; (2) mempelajari perubahan luas lahan sawah dan membuat proyeksinya menurut kabupaten di Indonesia sampai tahun 2005.
Metode perhitungan dalam penelitian ini secara umum adalah: (1) menghitung rata-rata perubahan luas lahan sawah per tahun berdasarkan rata-rata perubahan luas lahan tahun 1985-1995; (2) membuat proyeksi luas lahan sawah dan luas tanam padi tahun 2000 dan 2005 dengan analisis tren; (3) menghitung kebutuhan air pertanian berdasarkan rata-rata kebutuhan air padi sebesar 5750 m³/MT/ha; (4) menghitung ketersediaan air pertanian berdasarkan debit aliran ketersediaan air = 0.25 x debit aliran, debit aliran = 0.77 Ch 388 (mm/th); dan (5) membandingkan antara kebutuhan air pertanian dengan air tersedia untuk pertanian. Perhitungan dilakukan untuk satuan kabupaten dan satuan propinsi.
Alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah, terjadi di beberapa propinsi di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari besarnya laju perubahan negatif antara tahun 1985-1995 di beberapa propinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat seluas 4710 ha/th (Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Purwakarta, Kerawang, Bekasi, Tangerang dan Serang), Jawa Tengah seluas 2018 ha/th (Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan dan Brebes), Jawa Timur seluas 1682 ha/th (Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Situbondo, Sidoarjo, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Tuban, Gresik, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) dan Bali seluas 901 ha/th (Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem dan Buleleng).
Jika tidak menginginkan terjadi penurunan total produksi, maka penurunan luas lahan sawah ini harus diimbangi dengan penambahan lahan sawah di luar Pulau Jawa, mengingat semakin sempitnya lahan di Pulau Jawa. Penggantian sawah di luar Pulau Jawa ini harus lebih banyak dari luas sawah yang berkurang di Pulau Jawa karena produktivitas padi di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding dengan di luar Pulau Jawa. Antara tahun 1985-1995 penambahan luas sawah terjadi di propinsi Kalimantan Tengah seluas 16958 ha/th (Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara), Sumatera Selatan seluas 13850 ha/th (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Bangka, Belitung) dan Kalimantan Barat seluas 12290 ha/th (Kabupaten Pontianak, Sanggau, Ketapang, Kapuas Hulu). Secara total Indonesia, antara tahun 1985-1995 Indonesia mengalami penambahan luas sawah seluas 848469 ha dengan perincian 441977 ha sawah satu kali tanam dan 406492 ha sawah dua kali tanam.