Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi 25 Kabupaten Tertinggal Kawasan Timur Indonesia
Abstract
Pembangunan kabupaten tertinggal menjadi salah satu agenda penting dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Pembangunan kabupaten tertinggal dilaksanakan melalui berbagai program kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT). Salah satu program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sarana dan Prasarana melalui instrumen Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT), melalui program ini diharapkan dapat mendorong semakin bergeraknya perekonomian kabupaten tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum keragaan dan menganalisis pengaruh infrastruktur khususnya infrastruktur ekonomi dan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi 25 kabupaten tertinggal Kawasan Timur Indonesia (KTI). Penelitian menggunakan data sekunder berupa data panel 25 kabupaten tertinggal KTI untuk periode 3 tahun (2003, 2005 dan 2007). Teknik estimasi yang dilakukan adalah analisis regresi data panel dengan metode Generalized Least Square (GLS). Hasil penelitian dengan menggunakan model fixed effect menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi (panjang jalan, jumlah keluarga pengguna telepon, jumlah keluarga pengguna listrik) dan infrastruktur sosial (jumlah sekolah) serta program P2IPDT yang dilakukan KNPDT berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dapat membantu kabupaten tertinggal menjadi suatu kabupaten yang terbuka dan mampu berinteraksi dengan “dunia luar” sehingga akses ke berbagai faktor produksi menjadi semakin mudah untuk dijangkau. Berdasarkan hasil penelitian, disampaikan beberapa saran dalam rangka pembangunan daerah tertinggal, antara lain perlu diteruskannya program P2IPDT yang saat ini tengah dijalankan karena memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten tertinggal. Saran lain adalah perlunya KNPDT lebih menajamkan sasaran program bantuan, dengan lebih menitikberatkan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan.