Kesiapan Tenaga Kependidikan pada Implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (Studi Kasus: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University)

Abstract

Stigma sering terjadinya korupsi dan buruknya layanan pada pelayanan publik di masyarakat Indonesia harus dipatahkan. Pelayanan tidak lagi berorientasi pada kepentingan pribadi yang menjadikan birokrasi di Indonesia menjadi kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia merancang kebijakan pembangunan Zona Integritas kebijakan dalam rangka menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) ditunjuk oleh IPB University menjadi fakultas percontohan sebagai wujud komitmen menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Karupsi (ZI WBK). FEM berupaya untuk menjadi fakultas dengan pelayanan publik yang terbaik sehingga mendukung IPB untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) ke 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yaitu Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua tingkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tenaga kependidikan (tendik) FEM, pengetahuannya terkait ZI WBK serta kesiapan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Manajemen dalam mengimplementasikan zona integritas wilayah bebas dari korupsi serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif yang dianalisis dengan Structural Equation Modeling (SEM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey pada populasi atau sensus dengan memberikan koesioner terstruktur yang telah dicetak pada kertas dan diberikan secara langsung kepada seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen berjumlah 104 orang. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada beberapa tenaga kependidikan, tim pembangunan ZI WBK Universitas Padjajaran dan Pimpinan FEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 82% tendik FEM yang mengetahui istilah ZI WBK dan hanya 72% yang memahami ZI WBK sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali agar ZI WBK tidak hanya menjadi istilah yang hanya diketahui namun juga dipahami untuk diimplementasikan. Tenaga kependidikan FEM dikategorikan siap untuk implementasi ZI WBK dengan nilai rata-rata 3,95; namun membutuhkan sedikit perbaikan pada teknologi informasi. Faktor yang memengaruhi kesiapan tenaga kependidikan dalam implementasi ZI WBK pada penelitian ini adalah manajemen perubahan dan manajemen SDM yang memengaruhi secara langsung dan signifikan terhadap kesiapan untuk berubah dan memberikan pengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kinerja pelayanan publik para tenaga kependidikan FEM. Pada penelitian ini variabel teknologi informasi tidak memberikan pengaruh yang sigifikan karena tidak semua tenaga kependidikan di FEM dalam pekerjaan yang dilakukan sehari-hari menggunakan teknologi informasi, namun para tendik tetap harus dilakukan peningkatan kemampuan untuk mengikuti digitalisasi yang terjadi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga penting dilakukan untuk meningkat kinerja.