Sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan : Studi kasus kabupaten DT II Subang, Propinsi DT I Jawa Barat

Abstract

Mengacu pada tujuan pembangunan yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan serta adanya kenyataan bahwa sumberdaya alam tersebar tidak merata, maka perencanaan pembangunan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh agar alokasi investasi yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu perlu pendekatan yang sederhana, luwes dan menyeluruh yang mampu mengurangi bahkan mengatasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan wilayah. Dengan demikian pengorganisasian tata ruang dapat ditentukan dengan sistem perwilayahan pembangunan yang dapat menciptakan keserasian antar dan dalam suatu wilayah serta memudahkan pencapaian pertumbuhan wilayah yang serasi dan seimbang. Sistem perwilayahan pembangunan sebagai salah satu pendekatan dalam kebijaksanaan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten DT II Subang pada Repelita VI, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Wilayah-Wilayah Pembangunan (WP) yang ada yaitu WP Subang (Timur), WP Pamanukan (Utara), WP Purwadadi (Barat), dan WP Jalancagak (Selatan). Penelitian mengenai sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan ini dilakukan di Kabupaten DT II Subang yang mempunyai luas wilayah 205.176 Ha dan berpenduduk 1,209 juta jiwa. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) mengidentifikasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi, (2) mengetahui kebijaksanaan sistem perwilayahan pembangunan, (3) mengetahui peranan dan fungsi pusat- pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil, dan (4) mengetahui peranan pasar dalam menunjang sistem perwilayahan pembangunan. Beberapa hipotesis yang digunakan untuk mengarahkan penelitian yaitu: (1) ketimpangan antar wilayah yang disebabkan oleh perbedaan sumberdaya alam, pemerataan kegiatan pembangunan dan ketersediaan prasarana-sarana pembangunan dapat dikurangi dengan mengintegrasikan wilayah yang miskin dan terbelakang ke dalam suatu hirarkhi pusat-pusat pengembangan, (2) Jumlah dan jenis prasarana- sarana pembangunan dipengaruhi oleh kondisi geografis serta sumberdaya yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Sedangkan efisiensinya ditentukan oleh jumlah dan jenisnya serta jumlah penduduk yang dilayani, (3) Peningkatan ketersediaan serta efisiensi prasarana-sarana pembangunan akan meningkatkan peran serta fungsi kota kecamatan sebagai pusat pengembangan, (4) Sistem pasar dalam tata ruang berkaitan erat dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan aksesibilitasnya. Pasar berperanan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Keberadaan pasar saling tarik menarik dengan kegiatan jasa lainnya...