Studi kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pengembangan ayam ras (Studi Kasus Propinsi Sumatera Barat)

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Sumatera Barat pada enam daerah tingkat II yaitu Kotamadya Padang, Kabupa- ten Padang Pariaman, Kotamadya Bukit Tinggi, Kotamadya Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Agam. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan, 21 Februari sampai 21 Maret 1994. Tujuan Penelitian ini untuk meng- iventarisir pelaksanaan Kebijaksanaan Pemerintah khususnya tentang ayam ras, terutama yang berhubungan dengan usaha peningkatan populasi dan masalah yang timbul dalam penera- pannya. Upaya pemerintah dalam penataan perunggasan telah di- mulai sejak tahun 1950 yang dikenal dengan tahap perintis- an, kemudian diikuti dengan tahap pelandasan (1961-1971), tahap pertumbuhan/investasi serta tahap restrukturisasi dan upaya stabilisasi. Kebijaksanaan Pemerintah yang telah dikeluarkan selama tahapan-tahapan ini adalah Surat Kepu- tusan Mentri Pertanian Nomor 557/kpts/TN/529/9/1976 tentang rumah potong unggas dan usaha pemotongan unggas, Surat Ke- putusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 274/kpts/Dit- jen/Deptan/1990 tentang syarat-syarat teknis pada perusa- haan pembibit-an, Surat Keputusan Direktur Jenderal Peter- nakan Nomor 680/DJP/Deptan/1983 tentang klasifikasi vaksin unggas untuk penyakit Mareks dan Gumboro diklasifikasikan sebagai obat bebas terbatas, Keppres Nomor 50 Tahun 1981 tentang usaha peternakan ayam ras, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 330/342/kpts/5/1984 tentang petunjuk pelak- sanaan pembinaan usaha peternakan ayam ras Keppres Nomor 50 Tahun 1981, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/kpts/TN/539/5/-1985 tentang pembinaan pembibitan ayam Grand Parent Stock dan larangan masuk bibit Parent Stock dari luar negeri, dan Keppres Nomor 22 Tahun 1990. Masuknya ayam ras di Daerah Sumatera Barat dimulai sejak tahun 1969 sampai sekarang telah mengalami peningkat- an populasi dari tahun ke tahun. ...