Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Pasca Perubahan Organisasi di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Abstract

DEWI RAHMATIKA SHAUMI. Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Pasca Perubahan Organisasi di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dibimbing oleh M. SYAMSUL MAARIF dan ASEP TARYANA

Saat ini kita dihadapkan pada era Industry 4.0 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kondisi tersebut sering dikaitkan dengan pengaruh adanya VUCA dimana kondisi yang cepat berubah, penuh dengan kompleksitas, ambiguitas dan ketidakpastian. Sejak tahun 2018 hingga 2022, Indonesia selalu menempati posisi terendah jika dibandingkan negara tetangganya Singapura, Malaysia dan Brunei Darusalam dalam hal efektivitas pemerintahan. Hal tersebut diakibatkan karena stuktur birokrasi Indonesia yang gemuk dan hirarkis sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat. Sistem kerja birokrasi tidak fleksibel dan mahal biaya. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam sistem birokrasi. Penyederhanaan birokrasi menjadi sebuah solusi dalam permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Repbulik Indonesia memasukan penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu fokus dari 5 Prioritas Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Tahapan penyederhanaan birokrasi terdiri dari tiga tahap, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administratif/struktural menjadi jabatan fungsional, dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan birokrasi ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional dalam mendukung kinerja pelayanan publik serta dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Namun, setelah diterapkannya kebijakan tersebut, diperlukan beberapa reaksi agar sesuai dengan harapan, terutama dalam hal ketidakpuasan akan pekerjaan yang mereka lakukan. Ketidakpuasan mereka disebabkan oleh beban pekerjaan menjadi lebih banyak, kesulitan naik pangkat serta tidak diimbangi fasilitas dinas yang didapatkan sewaktu menjadi pejabat struktural. Pada penelitian ini penyederhanaan birokrasi digambarkan dengan sebuah perubahan organisasi di sektor pemerintahan, dengan lokasi penelitian di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perubahan organisasi terhadap kinerja pegawai, menganalisis pengaruh perubahan organisasi terhadao kinerja pegawai melalui kepuasan kerja, serta merumuskan alternatif strategi dalam peningkatan kinerja pegawai di Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin). Data pada analisis pengaruh diperoleh berdasarkan kuesioner menggunakan google form kepada 257 pegawai Kemenperin yang terkena penyetaraan jabatan struktural ke fungsional. Hasil kuesioner diolah dengan menggunakan Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan software SmartPLS 4.0 untuk menganalisis pengaruh dari perubahan organisasi terhadap kinerja pegawai maupun pengaruh perubahan organisasi terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Kemudian dari hasil SEM dijadikan dasar pada penyusunan alternatif strategi melalui Focus Group Discussion (FGD) oleh pakar internal Kemenperin yang mengerti tentang kepegawaian pemerintahan. Metode penentuan strategi peningkatan kinerja pegawai pada penelitian ini menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Setelah ditentukan alternatif strateginya, maka dilakukan pembobotan untuk menentukan strategi prioritas dalam meningkatkan kinerja pegawai berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada pakar internal dan eksternal Kemenperin yang mengerti tentang kepegawaian pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai. Namun, perubahan organisasi berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai dan perubahan organisasi mampu mempengaruhi kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Strategi prioritas dalam peningkatan kinerja pegawai pasca perubahan organisasi di Kementerian Perindustrian adalah dengan memberikan arahan dan pekerjaan yang jelas, berdasarkan faktor kepemimpinan yang dilakukan oleh atasan langsung.