Analisis respon stakeholders terhadap kebijakan perluasan kawasan di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak : studi kasus Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Abstract

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-11/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukkan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS), maka kawasan TNGH mengalami perluasan menjadi 113,357 Ha. Perluasan kawasan berdampak pada berbagai aspek diantaranya yang menjadi kajian penelitian adalah kelembagaan, manajemen dan livelihood. Hal tersebut menimbulkan respon dari berbagai stakeholder yang wilayahnya terkena perluasan kawasan TNGHS sekaligus dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan pengelolaan TNGHS. Maka menjadi sangat penting menanggapi dan menganalisis respon dari berbagai pihak terkait di TNGHS sebagai upaya mengakomodasi kepentingan para pihak terkait. Analisis respon merupakan langkah awal dan sangat penting untuk perbaikan manajemen TNGHS dan implementasi kebijakan pada tahap selanjutnya yakni pada proses penataan batas kawasan agar masalah yang kemungkinan terjadi dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk memahami respon stakeholder yang terkena dampak (aspek pengelolaaan dan livelihood) perluasan kawasan di TNGHS berupa pandangan, sikap, tindakan dan harapan stakeholder sesuai kajian spesifik yang relevan dengan perluasan kawasan terutama proses penataan batas kawasan dan menyediakan base-line information bagi perbaikan manajemen TNGHS, khususnya dalam aspek penataan batas kawasan. Penelitian dilakukan terhadap stakeholder TNGHS yang ada di Kabupaten Lebak. Data yang dikumpulkan berupa analisis stakeholder dan respon stakeholder. Data ini diperoleh melalui studi literatur terhadap dokumen perencanaan dan laporan tahunan dan verifikasi melalui metode triangulasi (analisa terhadap dokumen, wawancara dan observasi). Berdasarkan analisa stakeholder dibuat pengelompokan stakeholder berdasarkan matriks pengaruh-kepentingan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Lebak merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dengan pengaruh rendah maka tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah penyaluran data dan informasi mengenai potensi kawasan TNGHS berdasarkan prinsip konservasi. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, Bappeda Kab. Lebak, Masyarakat Desa Lebaksitu, Desa Cipanas, Desa Majasari dan masyarakat adat Citorek merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi maka tindakan yang perlu dilakukan adalah pelibatan stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan pengelolaan TNGHS. ...