Analisis sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan kajian sebelum dan sesudah otonomi daerah : kasus:daerah Tingkat II, Kabupaten Kitai Timur, Propinsi Kalimantan Timur

Abstract

Dalam suatu negara yang sangat luas dan kondisi fisik serta geografi wilayah yang sangat beragam seperti Indonesia, mengakibatkan kesenjangan pembangunan dalam sistem perwilayahan. Adanya kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dipastikan mampu memberi implikasi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini diharapkan menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan, serta mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan manajemen dan alokasi dana yang tepat. Untuk itulah diperlukan analisis sistem perwilayahan agar dapat menentukan kebijaksanaan pembangunan wilayah dalam menghadapi otonomi daerah. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji sistem perwilayahan pembangunan Kabupaten Kutai Timur baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah yang dijabarkan dengan rinci sebagai berikut: (1) mengidentifikasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. (2) mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan-ketimpangan tersebut. (3) mengkaji kebijaksanaan sistem perwilayahan di Kabupaten Kutai Timur. (4)mengkaji sistem perwilayahan sebelum dan sesudah otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan sejak awal bulam Mei 2003 selama satu bulan. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dari berbagai penelusuran dokumentasi resmi yang ada di berbagai instansi di Kabupaten Kutai Timur..dst