Estimasi nilai ekonomi lingkungan pemukiman mahasiswa IPB:perspektif regresi hedonis

Abstract

...Hubungan antara tingkat harga sewa yang bersedia dibayarkan dengan jumlah responden kumulatif yang bersedia membayarnya dapat digambarkan menjadi kurva demand dari permintaan tempat tinggal mahasiswa. Jumlah responden tersebut menunjukkan jumlah tempat tinggal yang diminta. Setelah kurva demand terbentuk, maka dapat dihitung nilai surplus konsumen dan nilai ekonomi lingkungan pemukiman mahasiswa di tempat penelitian. Besar surplus konsumen dalam penelitian ini dapat dihitung dari nilai harga sewa baru yang bersedia dibayarkan dikurangi harga sewa yang benar-benar dibayarkan setiap responden, yaitu sebesar Rp. 136.760.000,00. Sedangkan cara perhitungan surplus konsumen yang kedua yaitu hasil pengurangan dari nilai harga sewa yang bersedia dibayarkan dengan harga sewa rata-rata (sebesar Rp. 178.551.600,00). Nilai ekonomi lingkungan pemukiman mahasiswa di tempat penelitian diperoleh dari hasil perkalian antara harga sewa pasar (rata-rata per kamarnya) dengan jumlah kamar yang terdapat di tempat penelitian tersebut. Berdasarkan data yang ada, jumlah kamar yang berada di tempat penelitian adalah 6311 buah. Oleh karena itu, nilai ekonomi yang diperoleh adalah Rp. 10.065.016.310,00. Nilai tersebut merupakan nilai ekonomi dari usaha persewaan tempat tinggal mahasiswa setiap tahunnya di tempat penelitian. Nilai ekonomi di atas merupakan dampak ekonomi dari keberadaan IPB bagi masyarakat sekitar kampus. Dampak lain dari keberadaan IPB adalah perubahan daerah sekitar kampus dari daerah rural ke rural-urban (daerah marjinal) dan peningkatan aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, transportasi, jasa dan telekomunikasi. Namun demikian, nilai ekonomi yang telah ada sebenarnya masih dapat ditingkatkan apabila kondisi lingkungan pemukiman mahasiswa tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha pengelolaan lingkungan pemukiman secara terpadu di antara berbagai pihak terkait, yaitu IPB, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan lingkungan pemukiman tersebut seharusnya didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat. Beberapa kebijakan yang seharusnya diterapkan kebijakan tentang penataan ruang wilayah, pembatasan jumlah penduduk dan bangunan yang ada, persyaratan pendirian suatu bangunan, pengelolaan kelestarian dan kenyamanan lingkungan serta pembangunan infrastruktur pemukiman. ...