Sistem perwilayahan pembangunan : studi kasus Kabupaten DT.II Sukabumi Propinsi DT.I jawa Barat

Abstract

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menggariskan bahwa pembangunan daerah atau wilayah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga Trilogi Pembangunan yang merupakan prioritas nasional, juga menjadi prioritas pembangunan di setiap daerah, yang ditujukan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam pembangunan yang demikian, wilayah merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan dan pendekatan tata ruang merupakan aspek yang kritis. Pendekatan tata ruang dalam pembangunan ditujukan untuk menciptakan kerangka struktur dan organisasi tata ruang wilayah pembangunan ba- ik bersifat fisik maupun sosial ekonomi. Kabupaten DT. II Sukabumi memiliki tingkat ketimpangan antar wilayah yang cukup besar dalam pembangunan daerah terutama karena penyebaran sumberdaya alam yang kurang merata. Tingkat ketimpangan antar wilayah tersebut dalam ekonomi pasar semakin membesar karena bekerjanya faktor "spread effect" dan "backwash effect". Dan secara alami setelah mencapai maksimum, ketimpangan antar wilayah akan mengecil dan akhirnya hilang karena masalah-masalah kepa- datan. Tetapi keseimbangan antar wilayah tersebut hanya akan tercapai pada saat tingkat perekonomian sudah sangat tinggi. Keseimbangan antar wilayah tersebut akan lebih cepat dicapai bila ada pengaliran tenaga kerja ke wilayah kaya, pengaliran modal ke wilayah miskin dan surplus per- dagangan bagi wilayah kaya. Dalam pembangunan daerah Kabupaten DT. II Sukabumi hal-hal tersebut tidak terpenuhi terutama pengaliran modal ke wilayah miskin. Karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Tetapi campur tangan pemerintah yang kurang tepat dapat menimbulkan kesalahan alokasi kegiatan dan prasarana-sarana pembangunan yang akhirnya akan tetap memperbesar ketimpangan antar wilayah karena interaksi antar wilayah sangat lemah, dimana wilayah kaya yaitu Cisaat, Sukabumi, Cibadak, Cicurug dan Baros berkembang menjadi wi- layah maju dengan tingkat sosial ekonomi wilayah yang ting- gi, sedangkan wilayah miskin yaitu Cikidang dan Cisolok menjadi wilayah terbelakang. Hal tersebut timbul karena faktor-faktor lokasi spesifik dan aksesibilitas wilayah kurang diperhitungkan dalam campur tangan pemerintah, sehingga sistem perwilayahan pembangunan yang ditetapkan lebih bersifat geografis dan administratif..dst