Sistem kelembagaan masyarakat pedesaan : Studi kasus pada masyarakat desa Sumpur, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat

Abstract

Ada kenaikan jumlah desa-kota di Indonesia apabila membandingkan data Sensus Penduduk (SP) tahun 1980 dengan SP 1990. Selama satu dasawarsa total desa-desa meningkat dari sekitar 60.000 buah menjadi 69.000 buah, atau naik sebesar 15 persen. Jumlah desa-kota bertambah dari sekitar 3.500 buah menjadi hampir 6.700 buah, atau meningkat sebesar 90 persen. Peningkatan desa-kota disebabkan oleh bertambahnya desa akibat perubahan batas-batas desa, dan sebagian besar lagi karena perubahan status desa, dari desa-desa menjadi desa-kota. Artinya telah terjadi perkembangan desa di Indonesia, atas kriteria perkem- bangan kepadatan penduduk, proporsi rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan nonpertanian, dan jumlah jenis fasilitas perkotaan yang ada di desa. Di Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang terjadi justru penciutan jumlah desa, yaitu seusai penataan desa selama tiga tahun (1989-1991) jumlah desa menurun dari 3.138 buah menjadi 2.059 buah¹ (BPS-BAPPEDA, 1991). Kedua fenomena ini bisa dipandang sebagai proses dinamisasi dalam masyarakat desa. Ekonomi komersial yang masuk ke pedesaan adalah salah satu pembawa perubahan itu. Proyek-proyek pembangunan merupakan bagian dari usaha berencana untuk memacu pembangunan ekonomi. Sumberdaya keuangan menjadi input tung- gal terbesar yang disuplai oleh sebuah proyek ke pedesaan untuk memacu pertumbuhan. Unsur teknologi termasuk di dalamnya, diiringi asumsi bahwa kebaikan teknologi yang didatangkan akan tersalur atau "menetes ke bawah". Padahal pembangunan ekonomi bukanlah suatu organisme yang sederhana dan utuh. ...