Perubahan organisasi pengelola dalam pelaksanaan keluarga berencana pada era otonomi daerah : Kasus Dinas keluarga berencana Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat

Abstract

Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pelaksanaan program KB sebelum dan sesudah penerapan kebijakan otonomi daerah dan meiihat pengaruhnya terhadap pelaksanaan Keluarga Berencana (KB). Penelitian dilakukan di kantor Dinas KB Kabupaten Garut, propinsi Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan analisis dokumentasi. Hasli penelitian menunjukkan bahwa semenjak diserahkannya pengelolaan KB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, melalui Dinas KB pengelolaan KB menjadi lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan Dinas KB diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan dan membuat kebijakan-kebijakan di bidang KB. Perwujudan desentralisasi terlihat dari diberikannya kewenangan otonom yang luas dalam pengelolaan program KB sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dilakukan sendiri oleh Dinas KB. Dinas KB mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang KB. ...