Kebijakan pengembangan unit penagkapan ikan di Kecamatan sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam kaitannya dengan otonomi daerah

Abstract

Upaya pengembangan unit penangkapan ikan perlu dilakukan dengan melihat arah kebijakan pengembangan yang berkelanjutan, tidak hanya mementingkan kepentingan di masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Pengembangan unit penangkapan ikan di suatu daerah terutama pada era otonomi daerah perlu diarahkan suatu kebijakan pengembangan unit penangkapan ikan sesuai dengan otonomi daerah. Kecamatan Sape yang merupakan wilayah administrasi dari Kabupaten Bima dan berbatasan dengan Laut Flores. Kegiatan penangkapan ikan di Kecamatan Sape dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis unit penangkapan, namun unit penangkapan ikan yang menjadi fokus utama penelitian adalah bagan perahu, rawai, pancing ulur (handline), penyelaman dengan kompresor, dan payang. Penelitian ini adalah survei terhadap unit pengkapan ikan di Kecamatan Sape bertujuan untuk mengkaji alternatif kebijakan pengembangan unit penangkapan ikan pilihan dalam kaitannya dengan otonomi daerah di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2003 di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa tenggara Barat. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil berupa kondisi perikanan tangkap yang berpengaruh pada pengembangan unit penangkapan ikan beserta permasalahannya keinginanan para aktor perikanan yang ada di Kecamatan Sape dalam memilih suatu kebijakan yang berkelanjutan dan atau sesuai dengan ekspektasi otonomi daerah pada pengembangan unit penangkapan ikan, untuk itu telah dilakukan survei terhadap Pemda dan Bappeda Kabupaten Bima, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, tokoh masyarakat setempat, pedagang ikan setempat, pengolahan ikan setempat, pihak PPI setempat, serta Koperasi Perikanan setempat. Data hasil tangkapan, lokasi penangkapan, pengolahan, sistem bagi hasil dan informasi lainnya yang menunjang kegiatan penelitian. Data sekunder yang diambil berupa laporan, arsip dan dokumen perundang-undangan mengenai otonomi daerah dan unit penangkapan ikan yang ada di daerah Kabupaten Bima. Untuk mengambil keputusan alternatif kebijakan pengembangan unit penangkapan ikan dalam kaitannya dengan otonomi daerah, maka metode yang digunakan adalah pendekatan Analityc Hierarchie Process (AHP), metode ini menstrukturkan masalah dalam bentuk hirarki dan masukan-masukan pertimbangan- pertimbangan skala prioritas relatif. ...